wartawarganews

Latest News, Stories and Updates from Citizens

Operasi Tangkap Tangan di Tulungagung: Gatut Sunu Wibowo Ditangkap KPK

operasi tangkap tangan — ID news

Pada 10 April 2026, Bupati Nonaktif Gatut Sunu Wibowo ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) di Tulungagung, Jawa Timur. Penangkapan ini menandai kejadian penting bagi daerah tersebut, yang sebelumnya telah mengalami kasus serupa.

Setelah penangkapan, rapat staf perdana Pemkab Tulungagung diadakan untuk membahas langkah-langkah selanjutnya. Ahmad Baharudin, pejabat yang berbicara pada kesempatan itu, menyatakan, “Kami telah menyampaikan bahwa ASN tetap bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.” Ini menunjukkan upaya untuk menjaga stabilitas pemerintahan lokal pasca-OTT.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga terlibat dalam situasi ini dengan mendampingi Pemkab Tulungagung setelah kasus OTT. Mendagri Tito Karnavian menanggapi meningkatnya jumlah kepala daerah yang terjerat OTT, menyatakan, “Jawab saya cuman satu aja, yang milih siapa, udah gitu aja. Yang milih siapa? Rakyat. Iya, kan?” Pernyataan ini menyoroti tanggung jawab pemimpin daerah terhadap masyarakat.

Sejak dilantik pada 20 Februari 2025, tiga kepala daerah di Jawa Timur telah terjaring dalam operasi serupa. KPK mencatat bahwa hingga pertengahan April 2026, enam kepala daerah telah ditetapkan sebagai tersangka melalui OTT. Gubernur Khofifah Indar Parawansah menyatakan bahwa Pemprov Jatim telah menjalin koordinasi yang cukup intens dengan KPK untuk mencegah kasus serupa di masa depan.

Khofifah juga menambahkan, “Harapan kita tentu semua bisa menjaga pemerintahan yang bersih, tata kelola yang baik, kira-kira begitu.” Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan.

Tulungagung menjadi perhatian Kemendagri karena telah dua kali mengalami kasus OTT kepala daerah. Kasus ini menimbulkan kekhawatiran mengenai integritas dan etika pejabat publik di daerah tersebut. Dengan meningkatnya jumlah kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, masyarakat berharap akan ada langkah-langkah lebih lanjut untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Dengan situasi yang terus berkembang, penting bagi semua pihak untuk memantau perkembangan lebih lanjut mengenai kasus ini. Details remain unconfirmed.