Keenam ASN di Ketapang ditegur setelah ditemukan berada di rumah makan saat jam kerja. Sementara itu, Pemkab Bone menerapkan kebijakan kerja dari rumah (WFH) mulai 29 April 2026 untuk meningkatkan efisiensi dan kesehatan pegawai.
Enam ASN tersebut terjaring dalam pemantauan rutin oleh Satpol PP. Mereka seharusnya berada di kantor selama jam kerja. Maryadi Asmu’i menegaskan bahwa pemantauan ini adalah bagian dari pembinaan disiplin ASN.
Kebijakan WFH di Pemkab Bone:
- Kebijakan ini mewajibkan pegawai bekerja secara daring setiap hari Rabu.
- Jumlah ASN yang diperbolehkan WFH dibatasi maksimal 50 persen dari total pegawai setiap instansi.
- Kebijakan ini bertujuan menjaga kesehatan dan keselamatan pegawai.
ASN yang berada di luar kantor saat jam kerja harus memiliki alasan yang jelas. Andi Asman Sulaiman menyatakan bahwa sewaktu-waktu ASN yang WFH akan disidak di rumahnya untuk memastikan mereka benar-benar bekerja dari rumah.
Pemerintah daerah di Bone juga menyiapkan sistem pengawasan digital melalui aplikasi absensi. Hal ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan disiplin ASN dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Maryadi Asmu’i menekankan pentingnya disiplin dalam menjalankan tugas sebagai ASN. Pelanggaran disiplin dapat berakibat pada tindakan tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
