Pemerintah mengubah skema pengenaan pajak kendaraan bermotor, termasuk kendaraan listrik. Kebijakan ini berdampak signifikan terhadap penerimaan pajak di Riau.
Kepala Perwakilan BPKP Riau menekankan pentingnya kolaborasi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan pemerintah daerah. Sinergi ini menjadi kunci untuk memaksimalkan pemanfaatan data pajak.
Asosiasi Pertambangan Indonesia meminta pemerintah meninjau ulang rencana kebijakan penahanan restitusi pajak. Rencana ini berpotensi memberikan tambahan penerimaan negara hingga mencapai Rp500 triliun.
Kendaraan listrik kini tidak lagi dikecualikan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Kebijakan baru ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026.
Direktur Eksekutif IMA-API menegaskan bahwa mekanisme perpajakan yang ada saat ini sudah berjalan secara proporsional. Namun, pelaku usaha berharap setiap kebijakan dikaji secara matang.
Pelaku usaha khawatir bahwa kebijakan yang tergesa-gesa dapat mempengaruhi iklim usaha yang kondusif. Mereka ingin memastikan bahwa tujuan memperkuat penerimaan negara dapat tercapai tanpa merugikan sektor usaha.
Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) II Kantor Wilayah DJP Riau Tahun 2026 diselenggarakan untuk membahas optimalisasi penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan pendapatan melalui pajak.
“Kami pikir yang berjalan saat ini sudah baik di mana perusahaan melakukan kewajibannya dan dapat mendapatkan kembali haknya jika pembayaran yang dilakukan ternyata kelebihan ataupun sebaliknya harus membayarkan jika terdapat kurang bayar,” ujar perwakilan pelaku usaha.
Masih ada ketidakpastian mengenai dampak penuh dari perubahan kebijakan ini. Details remain unconfirmed.
