Jumhur Hidayat, seorang aktivis buruh, diangkat menjadi Menteri Lingkungan Hidup pada 27 April 2026. Ia menggantikan Hanif Faisol Nurofiq dalam kabinet Prabowo Subianto. Sebelumnya, banyak yang mengira jabatan tersebut akan tetap dipegang oleh Hanif.
Namun, keputusan ini mengejutkan banyak pihak. Jumhur dikenal luas sebagai aktivis yang memperjuangkan hak-hak buruh. Ia lahir di Bandung pada 18 Februari 1968 dan memiliki pengalaman panjang di dunia perburuhan.
Jumhur pernah menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI dari tahun 2007 hingga 2014. Pada tahun 2022, ia terpilih sebagai Ketua Umum KSPSI. Pengalamannya ini menjadi modal penting dalam posisi barunya.
Dalam pelantikan tersebut, Jumhur berjanji untuk setia kepada UUD Negara RI tahun 1945. “Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada UUD Negara RI tahun 1945, serta akan menjalankan peraturan perundang-undangan, dengan selurus-lurusnya,” ujarnya.
Dia juga menekankan pentingnya etika dalam menjalankan tugasnya. “Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” tambahnya.
Pergeseran ini menunjukkan komitmen Prabowo untuk mengakomodasi suara buruh dalam kebijakan lingkungan hidup. Namun, tantangan besar menanti Jumhur di pos barunya.
Jumhur pernah ditangkap pada tahun 1989 karena terlibat dalam unjuk rasa. Pengalamannya itu memberikan perspektif unik terhadap tantangan yang dihadapi buruh saat ini.
Dengan pelantikan ini, harapan masyarakat terhadap kebijakan lingkungan hidup semakin meningkat. Jumhur diharapkan dapat membawa perubahan signifikan bagi sektor tersebut.
Kedepannya, perhatian akan tertuju pada langkah-langkah konkret yang akan diambil oleh Jumhur dan timnya. Masyarakat menunggu tindakan nyata untuk melindungi lingkungan dan hak-hak buruh secara bersamaan.
