Salah satu pengusaha yang diperiksa adalah Rokhmawan, yang hadir sebagai saksi dalam proses penyidikan ini. Pemeriksaan terhadap pengusaha rokok dimulai pada 31 Maret 2026, dan saksi pertama yang hadir adalah Liem Eng Hwie.

Dalam upaya memberantas peredaran rokok ilegal, DJBC juga meminta masyarakat untuk berpartisipasi aktif dengan melaporkan peredaran rokok ilegal yang mereka temui. Budi Prasetiyo, seorang pejabat di DJBC, menyatakan, “Kami berharap masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mendukung pemberantasan rokok ilegal.”

Sepanjang Januari hingga Maret 2026, DJBC telah melakukan penindakan terhadap rokok ilegal sebanyak 3.851 kali. Dari penindakan tersebut, petugas berhasil menyita sebanyak 422 juta batang rokok ilegal.

Jumlah uang yang dibayarkan kepada negara oleh pelaku terkait kasus ini mencapai 23,1 triliun rupiah. Achmad Taufik Husein, salah satu pejabat KPK, menekankan pentingnya pemetaan dan identifikasi terhadap dokumen-dokumen yang ditemukan dari hasil penggeledahan.

Dengan adanya langkah-langkah ini, diharapkan dapat mengurangi peredaran rokok ilegal yang merugikan negara dan masyarakat. Penegakan hukum yang lebih ketat diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan di sektor ini.

Observasi dari berbagai pihak menunjukkan bahwa kasus ini akan terus berkembang seiring dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK. Masyarakat diharapkan tetap waspada dan berperan aktif dalam melaporkan aktivitas ilegal yang merugikan.

Artikel Rokok: KPK Periksa Pengusaha Terkait Dugaan Suap pertama kali tampil pada wartawarganews.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan kini berada di bawah sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua pegawainya terkait dugaan suap impor. KPK telah menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus ini, termasuk Budiman Bayu Prasojo, Kepala Seksi Intelijen Cukai Penindakan dan Penyidikan.

KPK menduga bahwa Salisa Asmoaji terlibat dalam penerimaan dan pengelolaan uang dari perusahaan yang produknya dikenakan cukai. Pemeriksaan terhadap pegawai Ditjen Bea Cukai ini dilakukan untuk mengungkap aliran uang suap yang diduga terjadi dalam proses impor barang.

Dalam konteks ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan rencana untuk membuka sekitar 380 lowongan kerja di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Rekrutmen ini ditujukan untuk mengisi posisi teknis lapangan guna memperkuat kinerja Bea Cukai, terutama di tengah isu korupsi yang sedang berlangsung.

Kementerian Keuangan telah menyiapkan posisi tersebut bagi pelamar dengan latar belakang pendidikan minimal SMA. Proses seleksi akan dilakukan secara transparan untuk memastikan hanya kandidat terbaik yang dapat bergabung.

“Sebuah kabar gembira datang dari Kementerian Keuangan yang akan segera membuka pintu lebar-lebar bagi para lulusan SMA untuk bergabung dan memperkuat jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa.

Selain itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) juga mengisyaratkan bahwa pemerintah akan membuka sekitar 160 ribu formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada tahun 2026.

Dalam perkembangan terbaru, KPK juga memeriksa pegawai Ditjen Bea Cukai lainnya terkait dugaan aliran uang suap. “Pemeriksaan terhadap saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan bea dan cukai di Ditjen Bea Cukai,” kata Budi Prasetyo dari KPK.

Kesempatan untuk bergabung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini dianggap sebagai peluang langka. Purbaya menambahkan, “Kesempatan langka ini bukan hanya sekadar lowongan pekerjaan, melainkan sebuah tiket emas menuju karier impian yang menjanjikan dan penuh makna.”

Dengan situasi yang sedang berkembang, KPK berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini. Namun, detail lebih lanjut mengenai kasus ini dan dampaknya terhadap organisasi masih belum dikonfirmasi.

Details remain unconfirmed.

Artikel Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Terlibat Kasus Suap pertama kali tampil pada wartawarganews.

Apakah bos rokok HS Muhammad Suryo akan menghadapi konsekuensi hukum setelah mangkir dari pemanggilan KPK? Muhammad Suryo, yang dipanggil sebagai saksi pada 2 April 2026, tidak hadir dalam pemanggilan tersebut.

KPK sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Ditjen Bea Cukai pada 4 Februari 2026, yang mengakibatkan penangkapan Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat, Rizal. Dalam operasi tersebut, enam dari 17 orang yang ditangkap ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.

Menurut informasi yang diperoleh, KPK juga mengumumkan tersangka baru, Budiman Bayu Prasojo, pada 26 Februari 2026. Selain itu, KPK menyita Rp5,19 miliar dalam lima koper dari rumah aman di Ciputat, Tangerang Selatan.

Muhammad Suryo lahir di Lampung pada 27 Maret 1984 dan memimpin Surya Group Holding Company yang didirikan pada 2016. Produksi rokok HS mulai beroperasi pada 2024 di Magelang, dan Surya Group terlibat dalam berbagai sektor seperti konstruksi, pertambangan, dan manufaktur.

Budi Prasetyo, juru bicara KPK, menyatakan, “Belum ada konfirmasi.” Ia juga mengimbau kepada Suryo dan saksi lainnya agar kooperatif dalam memenuhi panggilan penyidik.

Kasus dugaan korupsi dalam pengurusan cukai masih dalam proses penyelidikan, dan detail lebih lanjut mengenai keterlibatan Suryo masih belum terungkap. Details remain unconfirmed.

Artikel Bos Rokok HS Muhammad Suryo Mangkir dari Pemanggilan KPK pertama kali tampil pada wartawarganews.

Muhammad Suryo, bos rokok merek HS di bawah naungan Surya Group Holding Company, baru-baru ini memberangkatkan 150 karyawan umrah sebagai wujud syukur setelah selamat dari kecelakaan yang terjadi pada 1 Maret 2026. Kecelakaan tersebut juga mengakibatkan istri Suryo, Anis Syarifah, meninggal dunia.

Dalam pernyataannya, Suryo menyampaikan, “Ini bentuk syukur saya dan rasa terima kasih atas doa dan dukungan dari panjenengan semua.” Keputusan untuk memberangkatkan karyawan umrah ini mencerminkan rasa syukur Suryo atas keselamatannya.

Namun, situasi Suryo menjadi lebih rumit ketika ia mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2 April 2026. KPK memanggilnya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi cukai rokok yang melibatkan operasi tangkap tangan pada 4 Februari 2026, di mana KPK menyita uang sebesar 5.19 miliar rupiah terkait dugaan suap dan gratifikasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Suryo sebelumnya juga terseret dalam kasus dugaan suap proyek jalur kereta api di Kementerian Perhubungan, menambah kompleksitas situasi hukum yang dihadapinya. KPK telah mengkonfirmasi bahwa Suryo adalah salah satu pihak yang diperiksa dalam kasus ini.

Selain itu, Suryo dikenal memberikan fasilitas tempat tinggal khusus untuk karyawan disabilitas di perusahaannya, menunjukkan komitmennya terhadap kesejahteraan karyawan. Namun, dengan adanya panggilan KPK dan keterlibatannya dalam beberapa kasus hukum, masa depan Suryo dan perusahaannya menjadi tidak pasti.

Details remain unconfirmed. Pengamat hukum dan masyarakat menunggu perkembangan lebih lanjut mengenai status hukum Suryo dan dampaknya terhadap Surya Group Holding Company serta industri rokok di Indonesia.

Artikel Bos rokok hs: Muhammad Suryo Memberangkatkan 150 Karyawan Umrah pertama kali tampil pada wartawarganews.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah Ono Surono di Bandung, Jawa Barat, pada 1 April 2026, terkait dugaan suap ijon proyek. Selama penggeledahan, CCTV di rumah tersebut dimatikan oleh pihak keluarga.

Budi Prasetyo, juru bicara KPK, menyatakan, “CCTV dimatikan oleh pihak keluarga, dan penyidik hanya melakukan pengecekan atas CCTV tersebut.” Dia menegaskan bahwa penyidik tidak mencabut atau mematikan CCTV, melainkan hanya melakukan pengecekan.

Penggeledahan ini dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan disaksikan oleh istri Ono Surono serta perangkat lingkungan setempat. Proses ini merujuk pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Menurut Budi Prasetyo, penyidik KPK tidak menyita CCTV setelah melakukan pengecekan. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan yang diambil oleh KPK adalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Gus Alex tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 08.20 WIB. KPK mulai menyidik kasus ini pada 9 Agustus 2025, dengan kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp1 triliun lebih.

Tiga orang telah dicegah bepergian ke luar negeri terkait kasus ini. Menurut Budi Prasetyo, “IAA sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik.” Gus Alex menjadi satu-satunya tersangka yang belum ditahan dalam kasus ini, seperti yang diungkapkan oleh Budi Prasetyo.

Pada 11 Maret 2026, mantan Ketua PN Depok, Wayan Eka, mengajukan permohonan praperadilan. Sidang pertama praperadilan dijadwalkan pada 30 Maret 2026. KPK telah menetapkan Wayan Eka dan empat orang lainnya sebagai tersangka penerima suap.

KPK juga menyita barang bukti berupa dokumen dan uang tunai senilai US$50 ribu. Klasifikasi perkara ini adalah sah atau tidaknya penyitaan. Menurut informasi, ada 20 hari pertama penahanan dan 40 hari perpanjangan penahanan yang mungkin diterapkan.

Seiring dengan berjalannya proses hukum, pengamat memperkirakan bahwa kasus ini akan terus berkembang, dan lebih banyak informasi akan terungkap. Details remain unconfirmed.

Artikel Kpk: Pemeriksaan Gus Alex Terkait Kasus Kuota Haji pertama kali tampil pada wartawarganews.