Megawati Soekarnoputri menyampaikan orasi ilmiah pada acara tersebut. Dia mengapresiasi sikap Arief Hidayat yang pernah menyampaikan dissenting opinion di Mahkamah Konstitusi. Arief menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pada dua periode, yaitu 2015-2017 dan 2017-2018.

Arief Hidayat memulai kariernya di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dia pensiun dari Mahkamah Konstitusi pada Februari 2026. Dalam pidatonya, Arief mengkritik kondisi hyper regulation yang terjadi di Indonesia.

Statistik penting:

• Universitas Borobudur memiliki 440 mahasiswa aktif Program Doktor Ilmu Hukum.
• Terdapat 169 pendaftar baru untuk tahun akademik 2025/2026 di Program Doktor Ilmu Hukum.
• Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Borobudur memiliki nilai akreditasi 375.

Arief menekankan bahwa kesejahteraan rakyat tidak ditentukan oleh banyaknya produk hukum. “Negara yang menyejahterakan rakyatnya tidak ditentukan oleh banyaknya undang-undang, tetapi oleh perilaku penyelenggara negara yang baik, tulus, dan jujur,” katanya.

Kritik terhadap kondisi hukum di Indonesia semakin mengemuka setelah pelantikan ini. Banyak pihak berharap reformasi hukum akan segera dilakukan untuk meningkatkan keadilan dan transparansi dalam sistem hukum negara.

Artikel Arief Hidayat Dilantik sebagai Profesor Emeritus pertama kali tampil pada wartawarganews.

Pingsannya Anwar Usman terjadi saat ia berjalan keluar dari ruang tunggu sidang. Ia mengungkapkan bahwa penyebab pingsannya adalah kelelahan dan kurang tidur, setelah begadang hingga subuh untuk menonton podcast.

Prosesi wisuda purnabakti diadakan di Ruang Sidang Pleno Gedung I MK, di mana Anwar Usman menyampaikan harapan untuk penerusnya, Liliek Prisbawono Adi, yang resmi menjadi Hakim MK menggantikan dirinya.

Usai pingsan, Anwar Usman dibopong ke ruang tunggu untuk mendapatkan penanganan medis. Ia mengakhiri tugasnya sebagai hakim dengan perasaan lega dan menyatakan, “Alhamdulillah, saya mengakhiri tugas, meninggalkan gedung ini dengan hati yang lega. Saya meneteskan air mata tadi bukan karena apa-apa, karena begitu banyak suka-duka yang saya alami.”

Dalam pernyataannya, Anwar Usman juga menggambarkan kepergiannya dari MK sebagai lembaran baru dalam hidup, seraya mengatakan, “Saya meninggalkan mahkamah, itu ibarat seorang bayi yang baru lahir ke dunia. Ibarat kertas putih yang tidak ada catatan apa pun.”

Dengan demikian, Anwar Usman menutup babak penting dalam karirnya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, yang telah memberikan kontribusi signifikan selama masa jabatannya. Liliek Prisbawono Adi kini akan melanjutkan tugas sebagai hakim konstitusi.

Details remain unconfirmed.

Artikel Anwar Usman Pingsan Usai Prosesi Wisuda Purnabakti di Mahkamah Konstitusi pertama kali tampil pada wartawarganews.

“Dengan pengisian anggota MPR yang hanya berasal dari anggota DPR dan anggota DPD, norma Pasal 4 ayat (1) UU 12/1980 menjadi kehilangan relevansi,” ujar Saldi Isra, anggota Mahkamah Konstitusi, saat membacakan putusan penting yang menghapus skema pensiun seumur hidup bagi anggota DPR dan pejabat tinggi negara lainnya.

Putusan ini dibacakan dalam sidang perkara Nomor 191/PUU-XXIII/2025 dan menandai langkah besar dalam reformasi kebijakan keuangan negara. Mahkamah Konstitusi memberikan waktu dua tahun untuk merumuskan undang-undang baru terkait hak keuangan pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara.

Jika dalam dua tahun tidak ada undang-undang baru, maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 akan kehilangan kekuatan hukum mengikat. Hal ini menunjukkan urgensi untuk segera merumuskan regulasi yang lebih relevan dan berpihak pada kepentingan publik.

Keputusan ini dianggap sebagai langkah positif yang memperkuat pesan bahwa politik seharusnya menjadi bentuk pengabdian kepada masyarakat, bukan sarana untuk mengumpulkan fasilitas negara, seperti yang dinyatakan oleh Efriza, seorang pengamat politik.

Mahkamah menilai bahwa sebagian ketentuan dalam UU 12/1980 telah kehilangan relevansi. UU tersebut sebelumnya mengatur gaji pokok, tunjangan, dan pensiun bagi pimpinan MPR, namun kini dianggap perlu diperbarui agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini.

Penghapusan pensiun seumur hidup ini diharapkan dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, anggota DPR diharapkan lebih fokus pada tugas dan tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat.

Mahkamah menegaskan bahwa pengaturan mengenai hak keuangan dan administratif tetap diperlukan, meskipun skema pensiun seumur hidup telah dihapus. Ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dalam sistem keuangan bagi para pejabat negara.

Perubahan ini menjadi sorotan publik dan diharapkan dapat menjadi awal dari reformasi yang lebih luas dalam sistem pemerintahan Indonesia. Masyarakat menantikan langkah-langkah konkret selanjutnya dari pemerintah dan DPR dalam merespons putusan ini.

Details remain unconfirmed.

Artikel MK Hapus Pensiun DPR: Langkah Baru Menuju Keadilan Publik pertama kali tampil pada wartawarganews.

UU Nomor 12 Tahun 1980, yang disusun berdasarkan substansi konstitusi sebelum amandemen, mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan serta anggota lembaga tinggi negara. Namun, dalam putusannya, Ketua MK Suhartoyo menyatakan, “Menyatakan UU Nomor 12 Tahun 1980 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.” Hal ini menunjukkan bahwa UU tersebut tidak lagi dapat dijadikan acuan hukum yang valid.

Wakil Ketua MK Saldi Isra menambahkan bahwa, “Oleh karena secara faktual UU No 12/1980 tidak relevan lagi untuk dipertahankan, menurut Mahkamah, penting dibentuk undang-undang baru.” MK memberikan waktu dua tahun bagi pemerintah dan DPR untuk menyusun regulasi baru yang akan menggantikan UU yang dinyatakan tidak relevan tersebut. Ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa pengaturan mengenai lembaga tinggi negara dapat memenuhi kebutuhan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia saat ini.

Dalam penilaian MK, UU Nomor 12 Tahun 1980 tidak sesuai dengan struktur lembaga negara dalam UUD NRI Tahun 1945. MK juga menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Anggota (DPA) tidak lagi menjadi bagian dari struktur lembaga negara dalam UUD NRI Tahun 1945. Hal ini menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam cara lembaga tinggi negara diatur dan dikelola, yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Keputusan ini memiliki dampak yang luas bagi lembaga tinggi negara di Indonesia. Dengan adanya regulasi baru yang diharapkan dapat disusun dalam waktu dua tahun, diharapkan akan ada peningkatan dalam hal akuntabilitas dan proporsionalitas dalam pengaturan hak keuangan dan administratif bagi pimpinan serta anggota lembaga tinggi negara. Wakil Ketua MK Saldi Isra menekankan pentingnya mempertimbangkan prinsip proporsionalitas yang berkeadilan dan akuntabilitas dalam pengaturan baru ini.

Seiring dengan perkembangan ini, masyarakat dan berbagai pihak terkait diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif dalam proses penyusunan regulasi baru. Hal ini penting untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta dapat berfungsi secara efektif dalam konteks lembaga tinggi negara.

Dengan keputusan ini, MK telah menegaskan komitmennya untuk menjaga konsistensi antara undang-undang dan konstitusi. Ini menjadi sinyal positif bagi upaya reformasi hukum di Indonesia, di mana setiap undang-undang harus dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Proses ini akan menjadi perhatian utama bagi pemerintah dan DPR dalam waktu dekat.

Artikel Lembaga tinggi negara: Mahkamah Konstitusi Nyatakan UU Nomor 12 Tahun 1980 Tidak Relevan untuk pertama kali tampil pada wartawarganews.

Apa yang terjadi dengan Anwar Usman menjelang pensiun setelah 15 tahun mengabdi di Mahkamah Konstitusi? Anwar Usman, yang telah menjadi hakim konstitusi sejak 6 April 2011, akan pensiun pada 6 April 2026. Pada usia 69 tahun, ia mengingat perjalanan panjangnya dan meminta maaf atas kesalahan yang mungkin telah dilakukannya selama masa jabatannya.

Selama hampir 15 tahun, Anwar Usman dikenal sebagai hakim konstitusi dengan masa jabatan terlama. Dalam sidang terakhirnya, ia menyatakan, “Mungkin ini sidang yang terakhir yang saya ikuti. Karena pada tanggal 6 April 2026 nanti, saya genap 15 tahun mengabdi di Mahkamah Konstitusi.” Pernyataan ini mencerminkan rasa syukur dan penyesalan yang mendalam atas perjalanan kariernya.

Selama masa jabatannya, Usman terlibat dalam berbagai keputusan penting, termasuk keputusan yang kontroversial yang berdampak pada karier politik keponakannya. Namun, ia juga menghadapi tantangan, termasuk tindakan disipliner terkait masalah absensi. Pada tahun 2025, ia tercatat memiliki 81 ketidakhadiran dari total 589 sidang pleno, yang menunjukkan bahwa ia hanya memiliki persentase kehadiran rata-rata sebesar 71%.

Dalam momen perpisahan ini, Usman meminta maaf kepada semua pihak yang mungkin merasa dirugikan oleh keputusan-keputusan yang diambilnya. Ia mengungkapkan, “Untuk itu, dari lubuk hati yang amat dalam, saya menyampaikan permohonan maaf.” Pernyataan ini disambut dengan berbagai reaksi, termasuk dari Boyamin Saiman, yang menyatakan bahwa permintaan maaf tersebut masih minim dan jauh dari kesempurnaan.

Menjelang pensiun, tiga kandidat telah diusulkan untuk menggantikan posisi Anwar Usman sebagai hakim konstitusi. Proses pemilihan ini akan menjadi perhatian publik, mengingat pentingnya posisi tersebut dalam sistem peradilan Indonesia. Masyarakat berharap pengganti Usman dapat melanjutkan tugasnya dengan integritas dan komitmen yang sama.

Keputusan terakhir yang dibacakan oleh Usman terkait dengan Undang-Undang No. 12/1980, menandai akhir dari masa jabatannya yang penuh warna. Meskipun banyak yang mengapresiasi kontribusinya, ada juga yang mengingat kontroversi yang menyertainya, termasuk pelanggaran serius yang dibuktikan oleh Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Dengan pensiunnya Anwar Usman, banyak yang bertanya-tanya tentang arah Mahkamah Konstitusi ke depan dan bagaimana penggantiannya akan mempengaruhi keputusan-keputusan hukum di Indonesia. Sementara itu, detail mengenai proses pemilihan dan siapa yang akan menggantikan Usman masih belum terkonfirmasi.

Perjalanan Anwar Usman di Mahkamah Konstitusi adalah cerminan dari tantangan dan pencapaian dalam sistem peradilan Indonesia. Dengan pensiunnya ia, masyarakat berharap akan ada perubahan positif yang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Artikel Anwar Usman: Perjalanan 15 Tahun di Mahkamah Konstitusi pertama kali tampil pada wartawarganews.

Bagaimana akhir masa jabatan Anwar Usman sebagai hakim konstitusi mempengaruhi sistem hukum di Indonesia? Setelah hampir 15 tahun mengabdi, Anwar Usman, yang lahir di Bima, Nusa Tenggara Barat, akan pensiun pada 6 April 2026. Selama masa jabatannya, Usman telah terlibat dalam berbagai keputusan penting yang membentuk arah hukum di Indonesia.

Anwar Usman pertama kali dilantik sebagai hakim konstitusi pada 6 April 2011. Selama hampir 15 tahun, ia menjadi satu-satunya hakim konstitusi dengan masa jabatan terlama. Di usia 69 tahun, Usman mengucapkan permohonan maaf atas segala kesalahan yang mungkin telah dilakukannya selama bertugas. “Untuk itu, dari lubuk hati yang amat dalam, saya menyampaikan permohonan maaf,” ujarnya dalam sidang terakhirnya.

Selama bertugas, Usman menghadapi berbagai tantangan, termasuk keputusan kontroversial yang berdampak pada karir politik keponakannya. Selain itu, ia juga mengalami masalah disiplin, dengan catatan absensi yang cukup tinggi. Pada tahun 2025, Usman tercatat absen dari 81 sesi pleno dan 32 sesi panel, dengan rata-rata persentase kehadiran hanya 71% dari total 589 sesi pleno.

Dalam sidang terakhirnya, Anwar Usman membaca keputusan terkait Undang-Undang No. 12/1980, menandai akhir dari karirnya yang panjang di Mahkamah Konstitusi. Keputusan ini menjadi simbol dari perjalanan panjangnya dalam dunia hukum dan konstitusi Indonesia. Namun, beberapa pihak, termasuk Boyamin Saiman, mengkritik permohonan maaf Usman, menilai bahwa permintaan maafnya masih minim dan jauh dari kesempurnaan.

Menjelang pensiun, tiga kandidat telah diusulkan untuk menggantikan posisi Anwar Usman sebagai hakim konstitusi. Proses pemilihan ini akan menjadi momen penting bagi Mahkamah Konstitusi, yang akan menentukan arah kebijakan hukum di Indonesia ke depan. Siapa yang akan terpilih dan bagaimana mereka akan melanjutkan warisan Anwar Usman masih menjadi pertanyaan yang belum terjawab.

Dengan pensiunnya Anwar Usman, banyak yang berharap akan ada perubahan positif dalam sistem hukum Indonesia. Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait dengan integritas dan independensi lembaga peradilan. Detail mengenai proses transisi dan dampaknya terhadap keputusan-keputusan mendatang masih belum terkonfirmasi.

Seiring dengan berakhirnya masa jabatan Anwar Usman, masyarakat akan terus mengawasi perkembangan di Mahkamah Konstitusi dan bagaimana lembaga ini akan beradaptasi dengan perubahan yang akan datang. Dengan latar belakang dan pengalaman yang dimiliki, pengganti Usman diharapkan dapat membawa angin segar bagi hukum dan keadilan di Indonesia.

Artikel Anwar Usman: Mengakhiri 15 Tahun Pengabdian di Mahkamah Konstitusi pertama kali tampil pada wartawarganews.