Gaji ke-13 untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dijadwalkan mulai dicairkan pada bulan Juni 2026, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026. Penerima gaji ke-13 ini meliputi PNS, CPNS, PPPK, anggota TNI, Polri, pejabat negara, pensiunan, dan penerima pensiun.

Di Kota Mataram, jumlah PPPK mencapai lebih dari 3.000 orang. Namun, belanja pegawai di daerah ini masih berada di kisaran 40 persen dari total anggaran daerah. Kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD akan mulai berlaku pada tahun 2027, yang dapat mempengaruhi gaji dan tunjangan bagi PPPK dan PNS di masa mendatang.

Gogot Suharwoto juga menekankan bahwa pemerintah daerah terus berupaya mendukung layanan pendidikan, meskipun kondisi fiskal yang beragam di masing-masing daerah menjadi tantangan tersendiri. Penurunan transfer ke daerah (TKD) yang mencapai 370 miliar rupiah juga menjadi faktor yang mempengaruhi kebijakan ini.

Dengan APBD Kota Mataram yang diproyeksikan sebesar 1.9 triliun rupiah pada tahun 2025 dan menurun menjadi 1.6 triliun rupiah pada tahun 2026, pemerintah daerah harus lebih bijaksana dalam mengelola anggaran. Lalu Alwan Basri, seorang pejabat daerah, menyatakan bahwa penurunan TKD membuat pembagian anggaran semakin besar, sehingga perlu adanya penyesuaian dalam belanja pegawai.

Kebijakan relaksasi BOSP hanya diberikan kepada pemerintah daerah yang mengajukan permohonan, sehingga tidak semua daerah akan mendapatkan manfaat yang sama. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi beberapa daerah yang mungkin tidak dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut.

Details remain unconfirmed.

Artikel Gaji: Perubahan Kebijakan untuk PPPK di Jakarta pertama kali tampil pada wartawarganews.

“Kenapa harus kami yang jadi korban?” tanya Julius, seorang tenaga PPPK yang terancam kehilangan pekerjaannya. Pemberhentian ini menjadi isu hangat di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Barat, di mana sekitar 9.000 PPPK di NTT dan 2.000 di Sulawesi Barat berisiko dipecat pada tahun 2027.

Pemberhentian ini disebabkan oleh pemangkasan anggaran daerah sebesar Rp540 miliar, yang mengharuskan pemerintah daerah mematuhi aturan maksimal belanja pegawai 30% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat sebesar Rp50,59 triliun turut memperburuk situasi ini.

Maria, seorang PPPK lainnya, mengungkapkan, “Sepertinya nama saya termasuk dalam (daftar yang diberhentikan).” Hal ini menunjukkan betapa cemasnya para tenaga PPPK yang merasa tidak aman dalam pekerjaan mereka.

Perwakilan PPPK menyatakan, “Kami bukan lagi tenaga honorer, tetapi tetap dipecat dengan alasan efisiensi.” Ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dan transparansi dalam proses pemberhentian tersebut.

Pemberhentian ribuan PPPK ini diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap kualitas pelayanan dasar publik. Dengan berkurangnya jumlah tenaga kerja, masyarakat mungkin akan merasakan penurunan dalam pelayanan yang seharusnya mereka terima.

Selain itu, langkah ini juga dapat meningkatkan angka pengangguran di daerah, yang sudah menghadapi tantangan ekonomi. Pemerintah daerah kini kesulitan menutup defisit anggaran akibat pemangkasan TKD, yang semakin memperburuk keadaan.

“Program MBG, menurut saya yang diuntungkan di sini,” ungkap Tommy Turangan SH, menyoroti potensi keuntungan bagi pihak tertentu dalam situasi ini.

Pemberhentian PPPK memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi yang luar biasa, dan banyak pihak berharap agar pemerintah dapat menemukan solusi yang lebih baik untuk mengatasi masalah anggaran tanpa harus mengorbankan tenaga kerja.

Details remain unconfirmed.

Artikel Pppk terancam: 9.000 Tenaga PPPK di NTT Berisiko Diberhentikan pertama kali tampil pada wartawarganews.