Pemerintah sedang menunggu keputusan terkait pelaksanaan work from home (WFH) yang akan ditetapkan melalui koordinasi lintas kementerian. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto berharap kebijakan WFH tidak dijadikan seperti hari libur nasional. “Kita berharap tentu WFH ini tidak lantas kemudian mendorong para ASN justru untuk keluar rumah. Bukan kemudian malah menjadi seperti hari libur nasional,” ujarnya.
Kementerian Dalam Negeri akan menyiapkan aturan teknis melalui surat edaran untuk mengatur pelaksanaan WFH di daerah. Pelaksanaan WFH tidak boleh mengganggu pelayanan publik, di mana sektor pelayanan publik seperti puskesmas dan rumah sakit tetap harus berjalan normal dan tidak dapat menerapkan kebijakan WFH secara penuh.
Pengusaha mal mendukung langkah pemerintah dalam menerapkan WFH dengan syarat insentif untuk mendongkrak konsumsi dalam negeri. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pengumuman kebijakan WFH akan dilakukan sebelum Maret 2026 berakhir.
Kebijakan WFH direncanakan sebanyak satu hari dalam seminggu untuk menghemat konsumsi BBM. “Program WFH yang dimaksudkan sebagai salah satu strategi penghematan energi tentunya akan bermanfaat di tengah ancaman kelangkaan dan mahalnya harga energi terutama bahan bakar minyak,” kata Alphonzus Widjaja.
Pemerintah akan mengumumkan paket kebijakan baru termasuk WFH pada 31 Maret 2026. Semua kebijakan terkait dengan mitigasi risiko dinamika global seperti WFH, penyesuaian anggaran, B50 dan lainnya, akan diumumkan besok, menurut Susiwijono Moegiarso.
Dengan populasi Indonesia mencapai 280 juta, implementasi kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap penghematan energi dan peningkatan efisiensi kerja ASN. Namun, detail lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebijakan ini masih menunggu konfirmasi resmi dari pemerintah.
