Key moments
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi tantangan besar terkait krisis energi global yang dipicu oleh konflik antara Iran dan Amerika-Israel. Sebelumnya, pemerintah Indonesia tidak memiliki kebijakan khusus untuk mengatasi masalah ini, dengan harapan bahwa situasi akan membaik seiring waktu. Namun, dengan harga minyak dunia yang mencapai US$ 100 per barel dan kebutuhan untuk menghemat anggaran hingga 80 triliun rupiah, situasi ini memaksa pemerintah untuk mengambil langkah-langkah drastis.
Pada tanggal 24 Maret 2026, pemerintah Indonesia mengumumkan kebijakan baru yang mengharuskan semua aparatur sipil negara dan pekerja swasta untuk menerapkan kerja dari rumah (WFH) satu hari dalam seminggu. Kebijakan ini diharapkan dapat menghemat konsumsi BBM hingga 20 persen. Meskipun demikian, para ekonom dan pengamat kebijakan publik mulai mempertanyakan efektivitas langkah ini. Yusuf Rendy Manilet, seorang ekonom, menyatakan bahwa kebijakan tersebut “tidak memiliki dampak yang signifikan” terhadap penghematan BBM.
Keputusan untuk menerapkan WFH satu hari dalam seminggu akan mulai berlaku setelah libur Lebaran, sekitar awal April 2026. Namun, beberapa pengamat kebijakan publik, seperti Trubus Rahadiansyah, berpendapat bahwa “kalau sifatnya WFH cuma sehari, sepertinya kurang efektif”. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada niat baik di balik kebijakan tersebut, pelaksanaannya mungkin tidak seefektif yang diharapkan.
Selain itu, kebijakan ini tidak berlaku untuk semua pekerja, terutama mereka yang bekerja di sektor pelayanan publik. Ini berarti bahwa meskipun ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM, tidak semua sektor akan merasakan dampak dari kebijakan ini. Rijadh Djatu Winardi menambahkan bahwa “WFH hanya memberikan penghematan marginal, bukan jadi sumber utama yang bisa mencapai Rp80 triliun”.
Di sisi lain, sejumlah negara di Asia telah menerapkan kebijakan serupa untuk menghemat BBM akibat krisis energi global. Misalnya, Sri Lanka menerapkan WFH selama empat hari dalam seminggu, sementara Pakistan menerapkan kebijakan WFH hingga 50 persen. Ini menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih agresif mungkin diperlukan untuk mencapai penghematan yang signifikan.
Prabowo Subianto, salah satu tokoh politik terkemuka, juga menekankan pentingnya penghematan anggaran. Ia menyatakan, “Saya akan bertahan sedapat mungkin daripada uang-uang dikorupsi. Lebih baik rakyat saya bisa makan.” Pernyataan ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan anggaran yang baik di tengah krisis yang sedang berlangsung.
Dengan semua perubahan ini, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus memantau efektivitas kebijakan WFH dalam menghemat BBM. Meskipun ada harapan untuk penghematan yang signifikan, tantangan dalam pelaksanaan dan penerimaan kebijakan ini tetap ada. Details remain unconfirmed.
