Pelayanan administrasi kependudukan di Disdukcapil Kabupaten Bandung Barat tetap berjalan optimal pasca libur panjang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Kepala Disdukcapil KBB, Hendra, menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

Disdukcapil menerapkan sistem pembagian pelayanan (shifting) dengan kombinasi Work From Office (WFO) dan Work From Anywhere (WFA). Jam operasional pelayanan ditetapkan dari 07:30 hingga 16:00 WIB pada hari Senin hingga Kamis, dan hingga 16:30 WIB pada hari Jumat.

Hingga 26 Maret 2026, tercatat sebanyak 79 penduduk baru masuk ke wilayah Bandung Barat, terdiri dari 46 laki-laki dan 33 perempuan. Sementara itu, sebanyak 83 warga tercatat pindah keluar ke daerah lain.

Di sisi lain, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon mendorong masyarakat untuk segera melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Hanny Tamtelahitu menyatakan, “IKD ini memberikan kemudahan bagi masyarakat, karena dokumen kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga dapat diakses langsung melalui ponsel.”

Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi berkolaborasi dengan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kolaborasi ini bertujuan menghadirkan layanan administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan proses peradilan.

Setiap putusan pengadilan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dapat langsung ditindaklanjuti oleh Dukcapil. Proses yang sebelumnya memerlukan waktu dan tahapan panjang kini dapat dipersingkat melalui integrasi layanan. Mahviyen Trikon Putra menambahkan, “Sinergi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat.”

Subiar Teguh Wijaya juga menekankan pentingnya koordinasi yang baik, “Dengan koordinasi yang baik, kebutuhan dokumen kependudukan dalam proses peradilan dapat segera dipenuhi, sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.”

Pasca Lebaran biasanya memang terjadi peningkatan mobilitas penduduk, terutama karena faktor urbanisasi. Hal ini menuntut pelayanan administrasi kependudukan untuk tetap responsif dan efisien.

Dengan langkah-langkah yang diambil oleh berbagai Dinas Dukcapil, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pelayanan yang lebih baik dan cepat.

Artikel Dukcapil: Pelayanan di Bandung Barat Pasca Libur Idulfitri pertama kali tampil pada wartawarganews.

Bagaimana pelayanan publik tetap berjalan selama masa cuti bersama? Meskipun banyak pegawai yang mengambil cuti, pelayanan administrasi kependudukan tetap dilaksanakan dengan baik. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Solok, Afrizon, SE., M.Si., menegaskan bahwa pelayanan kependudukan tetap kami laksanakan meskipun dalam masa cuti bersama.

Pelayanan kependudukan di Solok dilaksanakan pada tanggal 18, 19, 20, 23, dan 24 Maret 2026. Selama periode ini, Disdukcapil mencatat pencetakan KTP sebanyak 7 keping, perekaman KTP sebanyak 2, pencetakan Kartu Keluarga sebanyak 1, penerbitan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) sebanyak 1, dan penerbitan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebanyak 2. Pelayanan tatap muka dilaksanakan mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WIB.

Selain itu, pelayanan juga berlangsung pada tanggal 25 hingga 27 Maret dengan sistem Work From Home (WFH). Kementerian Agama juga menerapkan sistem kerja kombinasi WFO dan WFH dengan komposisi 50%:50% bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 5 Tahun 2026 mengatur penyesuaian sistem kerja ASN, yang menekankan bahwa pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas utama meskipun menerapkan sistem WFA dan WFO.

Kegiatan silaturahmi merupakan tradisi dalam perayaan Idul Fitri di Indonesia. Momentum pasca cuti bersama ini harus kita jadikan sebagai ajang refleksi diri untuk kembali memperkuat integritas, kedisiplinan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, ungkap Muhammad Thahir, Ketua Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia (IPARI) Kabupaten Buru, saat memimpin apel pagi perdana pasca cuti bersama pada 25 Maret 2026.

Dengan adanya penyesuaian sistem kerja ini, diharapkan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal. Pelayanan administrasi kependudukan yang terus berjalan selama masa cuti Lebaran menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat. Hal ini juga menjadi contoh bagi instansi lain untuk tetap menjaga kualitas layanan meskipun dalam situasi yang tidak biasa.

Ke depan, penting bagi instansi pemerintah untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan, terutama dalam situasi yang memerlukan penyesuaian seperti masa cuti bersama. Pelayanan publik yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga.

Details remain unconfirmed.

Artikel Cuti: Pelayanan : Menjaga Layanan Publik Selama Masa Cuti Bersama pertama kali tampil pada wartawarganews.