Program ini menyasar guru yang memiliki kualifikasi akademik S1/D4, berstatus aktif mengajar tahun 2023/2024, dan belum memiliki sertifikat pendidik. Konfirmasi keikutsertaan oleh guru berlangsung dari 1 hingga 30 April 2026.

Pendaftaran PPG berlangsung dari 1 April hingga 30 Mei 2026. Pengumuman hasil seleksi administrasi PPG akan dilakukan pada 4 Juni 2026.

Pelatihan Pendidikan Inklusif Tingkat Dasar dibuka untuk guru dan tenaga kependidikan dari 23 hingga 30 April 2026. Pelatihan ini ditujukan untuk mendidik siswa berkebutuhan khusus.

Peserta pelatihan harus memiliki akun pada platform belajar digital belajar.id. Melalui penjaringan data ini, kita ingin memastikan bahwa seluruh guru tertentu yang telah mengajar sampai dengan tahun 2023/2024 benar-benar teridentifikasi dan terfasilitasi untuk mengikuti program PPG,” kata Nunuk Suryani.

Keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi dengan dinas pendidikan di setiap daerah. Guru yang tidak melakukan konfirmasi hingga batas waktu yang ditentukan secara otomatis gugur dari daftar sasaran program.

Masih ada tantangan dalam menjangkau semua guru yang memenuhi syarat. Namun, Ditjen GTK optimis bahwa program ini akan berhasil.

Details remain unconfirmed.

Artikel Direktorat jenderal guru tenaga kependidikan dan pendidikan guru: Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru pertama kali tampil pada wartawarganews.

Gaji ke-13 untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dijadwalkan mulai dicairkan pada bulan Juni 2026, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026. Penerima gaji ke-13 ini meliputi PNS, CPNS, PPPK, anggota TNI, Polri, pejabat negara, pensiunan, dan penerima pensiun.

Di Kota Mataram, jumlah PPPK mencapai lebih dari 3.000 orang. Namun, belanja pegawai di daerah ini masih berada di kisaran 40 persen dari total anggaran daerah. Kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD akan mulai berlaku pada tahun 2027, yang dapat mempengaruhi gaji dan tunjangan bagi PPPK dan PNS di masa mendatang.

Gogot Suharwoto juga menekankan bahwa pemerintah daerah terus berupaya mendukung layanan pendidikan, meskipun kondisi fiskal yang beragam di masing-masing daerah menjadi tantangan tersendiri. Penurunan transfer ke daerah (TKD) yang mencapai 370 miliar rupiah juga menjadi faktor yang mempengaruhi kebijakan ini.

Dengan APBD Kota Mataram yang diproyeksikan sebesar 1.9 triliun rupiah pada tahun 2025 dan menurun menjadi 1.6 triliun rupiah pada tahun 2026, pemerintah daerah harus lebih bijaksana dalam mengelola anggaran. Lalu Alwan Basri, seorang pejabat daerah, menyatakan bahwa penurunan TKD membuat pembagian anggaran semakin besar, sehingga perlu adanya penyesuaian dalam belanja pegawai.

Kebijakan relaksasi BOSP hanya diberikan kepada pemerintah daerah yang mengajukan permohonan, sehingga tidak semua daerah akan mendapatkan manfaat yang sama. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi beberapa daerah yang mungkin tidak dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut.

Details remain unconfirmed.

Artikel Gaji: Perubahan Kebijakan untuk PPPK di Jakarta pertama kali tampil pada wartawarganews.