Pencairan ini berlaku untuk PNS, CPNS, PPPK, TNI, Polri, dan pejabat negara. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026, “Gaji ketiga belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Ini berarti penerima akan menerima jumlah penuh tanpa potongan.

Untuk CPNS yang dibiayai APBN, mereka akan menerima 80% dari gaji pokok ditambah tunjangan. Besaran gaji ke-13 biasanya setara dengan penghasilan bulan sebelumnya. Namun, besaran pastinya untuk tahun 2026 masih dalam kajian pemerintah.

Gaji ke-13 ASN tahun 2025 sudah mulai dibayarkan sejak Juni 2025. Namun, situasi tahun ini berbeda. Gaji ke-13 ASN direncanakan cair pada Juni 2026 meskipun masih dalam tahap kajian efisiensi anggaran.

Belum ada keputusan final terkait pemotongan atau penyesuaian gaji ke-13. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa keputusan tersebut masih menunggu. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa gaji ke-13 ASN tetap direncanakan cair pada waktu yang sama.

Besaran gaji ke-13 diharapkan sesuai dengan komponen penghasilan bulan Mei 2026. Misalnya, pimpinan lembaga nonstruktural bisa menerima sekitar 31.4 juta rupiah. Untuk pejabat setingkat eselon I, jumlahnya adalah sekitar 24.8 juta rupiah.

Namun, detail lebih lanjut mengenai tanggal pasti pencairan dan besaran gaji ke-13 ASN tahun 2026 belum dikonfirmasi secara resmi oleh pemerintah. Details remain unconfirmed.

Artikel Jadwal pencairan gaji ke 13 pns 2026 pertama kali tampil pada wartawarganews.

Rekrutmen Taruna dan Taruni Akademi Kepolisian Tahun Anggaran 2026 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menandai langkah signifikan dalam proses seleksi calon pemimpin masa depan. Proses ini berlangsung tanpa adanya kuota khusus, yang diungkapkan oleh Irjen Pol Johny Eddizon Isir, “Rekrutmen Akpol hanya melalui jalur reguler. Tidak ada kuota khusus.” Hal ini menunjukkan komitmen Polri untuk menjaga integritas dalam proses rekrutmen.

Jumlah pendaftar calon Taruna-Taruni Akpol 2026 mencapai 7.988 orang secara daring. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.432 peserta telah terverifikasi dan berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya. Proses rekrutmen ini mengedepankan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis (BETAH), yang bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Masyarakat diimbau untuk melaporkan praktik penipuan atau percaloan dalam proses rekrutmen. Laporan dapat disampaikan melalui hotline rekrutmen di nomor 0821-1685-877. Irjen Pol Johny Eddizon Isir juga menegaskan, “Jangan ditanggapi, abaikan saja. Terlebih kemudian ada yang mengiming-imingi ‘oh dengan bayaran sekian dan sekian dan sekian’, abaikan.”

Rekrutmen Taruna-Taruni Akpol ini dipandang sebagai investasi jangka panjang Polri dalam menyiapkan calon pemimpin masa depan. Polri terus melakukan evaluasi terhadap kurikulum pendidikan di lembaga pendidikan kepolisian, termasuk Akademi Kepolisian, untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi.

Sejak reformasi 1998, Polri telah mengedepankan kultur polisi sipil yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini menjadi dasar bagi Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk dalam proses rekrutmen yang kini berlangsung.

Seluruh proses dilakukan secara transparan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Irjen Pol Johny Eddizon Isir menambahkan, “Seluruh proses dilakukan secara transparan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga.”

Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap rekrutmen ini, Polri berharap dapat menemukan calon-calon yang berkualitas untuk mengisi posisi penting di masa depan. Namun, detail lebih lanjut mengenai tahapan seleksi selanjutnya masih belum terkonfirmasi.

Artikel Kepolisian negara republik indonesia: Rekrutmen Taruna dan Taruni Akademi Kepolisian 2026 oleh pertama kali tampil pada wartawarganews.

Rekrutmen Polri 2026 resmi dibuka dan akan berlangsung hingga 30 Maret 2026. Kuota untuk Akademi Kepolisian (Akpol) ditetapkan sebanyak 300 peserta, sementara untuk Bintara dan Tamtama masing-masing berjumlah 5.141 dan 1.500 orang.

Pendaftaran dilakukan secara online melalui https://penerimaan.polri.go.id/ dan tidak dipungut biaya. Usia minimal untuk mendaftar adalah 18 tahun, dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat untuk jalur Bintara dan Tamtama.

Lama pendidikan untuk calon Akpol adalah 4 tahun, sedangkan untuk Bintara dan Tamtama masing-masing selama 5 bulan. Proses pendaftaran dibuka serentak pada bulan Maret 2026, memberikan kesempatan bagi calon peserta untuk mempersiapkan diri.

Kuota yang ditetapkan untuk Akpol, Bintara, dan Tamtama menunjukkan komitmen Polri dalam meningkatkan jumlah personel yang terlatih dan profesional. Hal ini juga mencerminkan upaya Polri untuk memenuhi kebutuhan keamanan di Indonesia.

Sejak dibukanya pendaftaran, banyak calon peserta yang menunjukkan minat tinggi untuk bergabung dengan Polri. Proses penerimaan ini diharapkan dapat menarik individu-individu yang berkualitas dan berdedikasi untuk melayani masyarakat.

Dengan adanya rekrutmen ini, Polri berharap dapat memperkuat institusi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Para pengamat memperkirakan bahwa antusiasme masyarakat terhadap penerimaan ini akan terus meningkat hingga batas waktu pendaftaran.

Details remain unconfirmed. Namun, dengan adanya informasi yang jelas mengenai kuota dan syarat pendaftaran, diharapkan proses rekrutmen dapat berjalan lancar dan transparan.

Artikel Penerimaan Polri 2026 Dibuka Hingga 30 Maret pertama kali tampil pada wartawarganews.

Brigadir Fajar Permana menunjukkan dedikasi tanpa batas dalam tugasnya di Polri. Ia gugur setelah bertugas mengamankan perayaan Idul Fitri 1447 H, sebuah kehilangan yang sangat dirasakan oleh keluarga besar Polri. “Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Keluarga besar Polri kembali kehilangan salah satu putra terbaiknya,” ungkap pernyataan resmi dari Polri.

Dalam konteks ini, Polri telah menutup Operasi Ketupat 2026 pada 25 Maret 2026. Operasi ini berlangsung selama 13 hari, dari 13 Maret hingga 25 Maret 2026, dengan tujuan untuk mengamankan arus mudik dan perayaan Idul Fitri. Irjen Pol. Agus Suryonugroho mengonfirmasi penutupan tersebut, menyatakan, “Malam ini (Rabu (25/3)) pukul 24.00 WIB, mendasari TR Bapak Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Operasi Ketupat sudah ditutup.”

Selama Operasi Ketupat 2026, volume kendaraan pada puncak arus mudik mencapai 270.315 kendaraan, menunjukkan peningkatan 4,62 persen dibandingkan tahun 2025. Meskipun ada peningkatan volume kendaraan, tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas turun sebesar 30,89 persen selama operasi tersebut, menandakan keberhasilan dalam menjaga keselamatan di jalan raya.

Di sisi lain, pada hari penutupan operasi, personel Polsek Woyla Barat melaksanakan patroli Harkamtibmas di Gampong Pasi Mali, Kecamatan Woyla Barat, Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan patroli dimulai sekitar pukul 12.05 WIB dan bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Iptu Munandar, S.H. menjelaskan, “Melalui patroli Harkamtibmas ini, kami ingin memastikan situasi tetap aman dan kondusif, sekaligus membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat agar setiap potensi gangguan dapat dideteksi sejak dini.”

Selama patroli, tidak ditemukan aktivitas mencurigakan atau gangguan sosial, yang menunjukkan efektivitas kehadiran Polri di lapangan. Dengan penutupan Operasi Ketupat 2026, Polri berkomitmen untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama dalam momen-momen penting seperti perayaan Idul Fitri.

Artikel Polri Tutup Operasi Ketupat 2026 Setelah Kehilangan Anggota pertama kali tampil pada wartawarganews.

Penerimaan anggota Polri untuk Tahun Anggaran 2026 menjadi perhatian masyarakat, terutama dengan adanya kuota yang mengalami penurunan. Polri membuka penerimaan anggota baru dengan total kuota 1.870 siswa, yang merupakan penurunan sebanyak 430 siswa dibandingkan tahun 2025.

Rekrutmen dilakukan secara terpadu dan transparan melalui tiga jalur utama: Akpol, Bintara, dan Tamtama. Pendaftaran untuk Polri 2026 akan dibuka mulai Maret hingga April 2026, dan proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resmi penerimaan Polri.

Tahapan seleksi mencakup pendaftaran online, pemeriksaan kesehatan, ujian psikologi, tes kesamaptaan jasmani, dan sidang kelulusan akhir. Syarat umum pendaftaran termasuk WNI, lulusan SMA/sederajat, usia minimal 17 tahun, serta sehat jasmani dan rohani.

Untuk calon Taruna Akpol, tinggi badan minimal yang ditetapkan adalah 165 cm untuk pria dan 163 cm untuk wanita. Proses seleksi ini tidak dipungut biaya, memberikan kesempatan bagi semua calon yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi.

Ujian penilaian Kementerian Keamanan Publik tahun 2026 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 20-21 Juni. Namun, terdapat penghentian penerimaan langsung bagi kandidat yang merupakan anggota tim nasional dalam kompetisi sains dan teknologi internasional.

Dengan adanya langkah-langkah yang ditetapkan, diharapkan proses penerimaan anggota Polri dapat berjalan dengan baik dan transparan. Masyarakat diharapkan dapat mengikuti perkembangan lebih lanjut mengenai penerimaan ini.

Details remain unconfirmed.

Artikel Penerimaan Polri 2026 Dibuka dengan Kuota yang Menurun pertama kali tampil pada wartawarganews.

“Minal aidin wal faizin, saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin,” ujar Wali Kelas dalam sambutannya di acara Halal Bihalal yang diadakan di Desa Pejambon, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 25 Maret 2026 dan dihadiri oleh sekitar 500 peserta.

Halalbihalal adalah kegiatan silaturahmi dan saling memaafkan setelah bulan Ramadan, yang melibatkan peserta didik, guru, staf, dan orang tua siswa. Tujuan utama dari acara ini adalah untuk saling bermaafan dan mempererat tali persaudaraan di antara semua yang hadir.

“Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas izin-Nya kita dapat berkumpul dalam suasana yang fitri ini,” tambah Wali Kelas, menekankan pentingnya momen tersebut. Kegiatan ini memiliki akar budaya yang kuat di Indonesia dan menjadi jembatan praktis bagi umat untuk membersihkan hati dari noda dosa antarmanusia.

Acara Halal Bihalal di Desa Pejambon berlangsung hingga pukul 23.00 WIB, menunjukkan antusiasme peserta yang tinggi. Kegiatan ini juga menjadi momen penting bagi alumni SMP untuk berkumpul kembali dan memperkuat silaturahmi.

Hadis yang menyebutkan bahwa orang yang meminta maaf sebelum diminta lebih dekat dengan kemuliaan, sebagaimana diriwayatkan oleh HR Thabrani, menjadi pengingat bagi semua peserta tentang pentingnya saling memaafkan.

Dengan diadakannya kegiatan Halal Bihalal ini, diharapkan dapat memperkuat silaturahmi dan menjaga persatuan umat, serta menciptakan suasana yang harmonis di masyarakat. Kegiatan ini juga melibatkan berbagai elemen, termasuk TNI dan Polri, yang turut serta dalam menjaga keamanan dan kelancaran acara.

Halalbihalal bukan hanya sekadar tradisi, tetapi juga merupakan momen refleksi bagi setiap individu untuk memperbaiki diri dan menjalin hubungan yang lebih baik dengan sesama. Kegiatan ini diharapkan dapat terus dilestarikan sebagai bagian dari budaya Indonesia.

Details remain unconfirmed.

Artikel Halal bihalal adalah kegiatan silaturahmi dan saling memaafkan pertama kali tampil pada wartawarganews.

Pada 19 Maret 2026, sebanyak 47 perwira tinggi Polri menerima kenaikan pangkat dalam sebuah upacara yang berlangsung di Rupatama Mabes Polri, Jakarta. Kenaikan pangkat ini mencakup satu personel yang diangkat menjadi Komisaris Jenderal (Komjen), 14 personel menjadi Inspektur Jenderal (Irjen), dan 32 personel yang diangkat menjadi Brigadir Jenderal (Brigjen).

Dua personel juga menerima kenaikan pangkat luar biasa (KPLB), yang menunjukkan penghargaan atas dedikasi dan kinerja mereka. Achmad Kartiko menjadi salah satu yang meraih pangkat Komjen, sementara Asep Guntur Rahayu, Alfred Papare, dan Moffan Moedji Kawanti masing-masing diangkat menjadi Irjen.

Selain itu, Jermias Rontini dan Muhajir diangkat menjadi Brigjen. Sambas Kurniawan dan Medyanta juga menerima KPLB dan diangkat menjadi Brigjen. Kenaikan pangkat ini merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi dan kinerja para perwira.

Irjen Johnny Eddizon Isir, dalam pernyataannya, menekankan bahwa kenaikan pangkat ini bukan hanya bentuk penghargaan, tetapi juga amanah dan tanggung jawab yang lebih besar untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, serta pelayanan kepada masyarakat.

Dia juga menambahkan bahwa kenaikan pangkat ini merupakan amanah untuk terus meningkatkan profesionalisme dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan komitmen Polri dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjaga integritas institusi.

Kenaikan pangkat ini terjadi di tengah upaya Polri untuk memperkuat struktur organisasi dan meningkatkan kinerja di berbagai bidang. Dengan adanya perwira tinggi yang baru diangkat, diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam institusi kepolisian.

Proses kenaikan pangkat ini diharapkan dapat memotivasi perwira lainnya untuk terus berprestasi dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Kenaikan pangkat ini juga menjadi sinyal positif bagi publik bahwa Polri berkomitmen untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Details remain unconfirmed.

Artikel Perwira tinggi: Kenaikan Pangkat Polri pertama kali tampil pada wartawarganews.

Banjir dan tanah longsor melanda Lembah Pandawa di Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, pada 17 Maret 2026, setelah hujan deras berlangsung lebih dari satu jam. Banjir menggenangi jalanan di permukiman Kelurahan Pencalukan, dengan ketinggian air mencapai 100 sentimeter di wilayah Kelurahan Jogosari.

Hujan yang mengguyur menyebabkan tembok penahan tanah (TPT) di Kelurahan Pencalukan roboh. Panjang TPT yang longsor mencapai 15 meter, dengan kedalaman longsor antara 10 hingga 15 meter dan lebar 1,5 meter. Di Lingkungan Pecalukan, longsor juga terjadi dengan panjang 21 meter, lebar 4 meter, dan tinggi 7 meter.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan, Sugeng Hariyadi, menyatakan, “Kami masih melaksanakan asesmen (pendataan dampak bencana).” Tim BPBD Kabupaten Pasuruan telah diterjunkan untuk penanganan darurat, sementara warga bersama TNI dan POLRI bekerja sama membersihkan sisa material dari banjir dan longsor.

Menurut Fefy Purbahayu, salah satu warga setempat, “Mobil masih bisa melintas, tapi harus bergantian dan sangat berhati-hati.” Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kondisi jalanan terganggu, akses transportasi masih dapat dilakukan dengan kewaspadaan tinggi.

Situasi ini diperparah oleh kondisi geografis Prigen yang berbukit, yang meningkatkan risiko terjadinya longsor dan banjir. Masyarakat setempat diharapkan tetap waspada terhadap kemungkinan bencana susulan.

Sejak bencana terjadi, warga dan pihak berwenang terus berupaya membersihkan area yang terdampak. Sugeng Hariyadi mengucapkan terima kasih kepada semua elemen masyarakat yang telah berkontribusi dalam penanganan bencana ini, “Terima kasih untuk kekompakan semua warga, TNI, POLRI dan seluruh elemen masyarakat lain.”

Details remain unconfirmed.

Artikel Lembah pandawa: Banjir dan Longsor Terjang di Kecamatan Prigen pertama kali tampil pada wartawarganews.

Pada 16 Maret 2026, Komisi III DPR RI menggelar rapat khusus untuk menanggapi kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus. Dalam rapat tersebut, Habiburokhman menekankan pentingnya Polri untuk segera mengusut tuntas kasus ini, termasuk mengungkap pelaku dan pihak-pihak yang merencanakan tindakan tersebut.

Habiburokhman menyatakan, “Peristiwa ini adalah masalah serius. Kami meminta Polri segera mengungkap pelaku, termasuk pihak yang merencanakan maupun aktor intelektual di balik kejadian ini.” Pernyataan ini menunjukkan keseriusan DPR dalam menangani kasus yang telah menarik perhatian publik.

Selain itu, Habiburokhman juga mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap penyebaran foto AI yang mungkin digunakan untuk menggambarkan pelaku penyiraman. Ia menilai bahwa penyebaran gambar tersebut dapat membingungkan masyarakat, dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.

“Ya saya pikir bisa bahaya ya AI ini apa namanya apabila kita biarkan ya, bahkan kita ikut menyebarkan. Karena bisa membingungkan masyarakat,” ujar Habiburokhman.

Komisi III DPR RI menuntut transparansi total dari aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas perkara ini. Mereka berkomitmen untuk memantau setiap progres perkembangan perkara hingga para pelaku tertangkap. Hal ini menunjukkan bahwa DPR berperan aktif dalam memastikan keadilan bagi korban.

“Komisi III meminta agar penanganan kasus ini dilakukan secara serius, transparan, dan profesional. Jangan sampai ada keraguan publik terhadap proses penegakan hukum,” tambah Habiburokhman.

Dukungan terhadap pengusutan kasus ini juga disampaikan oleh fraksi-fraksi lain di DPR RI, yang menegaskan perlunya perlindungan terhadap pembela HAM dan menjaga nilai-nilai demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa isu ini menjadi perhatian luas di kalangan legislatif.

Habiburokhman menekankan, “Kasus seperti ini tidak boleh dianggap sepele. Negara harus hadir memberikan perlindungan kepada warga negara serta memastikan keadilan bagi korban.” Pernyataan ini mencerminkan komitmen DPR untuk menjaga hak-hak warga negara.

Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus merupakan masalah serius yang tidak dapat dianggap sebagai tindak kriminal biasa. Komisi III DPR RI berjanji akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan baik.

Details remain unconfirmed.

Artikel Habiburokhman: Kasus Penyiraman Air Keras: Tanggapan pertama kali tampil pada wartawarganews.

Bagaimana PB HMI MPO berperan dalam menjaga persatuan nasional di tengah gejolak dunia? PB HMI MPO mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan nasional dan menghentikan provokasi serta ujaran kebencian terhadap individu maupun kelompok tertentu.

Dalam situasi global yang semakin dinamis, terutama akibat perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, PB HMI MPO menekankan pentingnya stabilitas dalam negeri. Organisasi ini mendukung kebijakan pemerintah Indonesia dalam menjaga keamanan negara dan menghentikan penyebaran berita yang menyesatkan.

“Kritik terhadap kebijakan pemerintah harus dibedakan antara provokasi dan ujaran kebencian,” ujar Irfan Maftuh, salah satu tokoh dalam organisasi tersebut.

Selain itu, PB SEMMI juga mengapresiasi kinerja Polri selama Ramadan, di mana Polri menyiapkan 2.746 posko untuk melayani masyarakat selama mudik Lebaran. Ini menunjukkan komitmen kepolisian dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama periode penting tersebut.

Achmad Donny, seorang perwakilan dari PB SEMMI, menyatakan, “Terima kasih kepada Kapolri dan jajarannya selama Ramadhan, Kamtibmas sangat kondusif.” Ini menunjukkan bahwa upaya Polri dalam menjaga keamanan selama bulan suci telah mendapatkan pengakuan positif dari masyarakat.

Sementara itu, PB XIV Purbaya juga aktif dalam kegiatan sosial dengan membagikan sembako dan uang tunai Rp 14.000 kepada para abdi dalem Keraton Solo. GKR Panembahan Timoer menjelaskan, “Kegiatan hari ini alhamdulillah kami membagikan zakat fitrah, sembako, dan uang senilai Rp 14.000.”

Dengan membagikan 1.000 paket sembako, PB XIV Purbaya berusaha membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama di tengah situasi ekonomi yang sulit. Setiap paket sembako berisi 5 kilogram beras dan 1 kilogram gula.

Ke depan, PB HMI MPO dan organisasi lainnya diharapkan dapat terus berkontribusi dalam menjaga persatuan dan stabilitas di Indonesia. Namun, tantangan tetap ada, dan detail lebih lanjut mengenai langkah-langkah konkret yang akan diambil masih perlu dikonfirmasi.

Artikel PB HMI MPO Mengajak Persatuan di Tengah Gejolak Dunia pertama kali tampil pada wartawarganews.