Pada 9 April 2026, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Jakarta. Dalam pernyataannya, Gibran menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya agar harga BBM tetap terjangkau bagi masyarakat kecil.

Gibran menyampaikan apresiasi atas usulan untuk menaikkan harga BBM, namun menekankan bahwa langkah tersebut tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. “Hal tersebut tidak sejalan dengan arahan Bapak Presiden Prabowo yang secara jelas dan tegas telah memerintahkan jajarannya untuk menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi agar tetap terjangkau oleh masyarakat kecil,” ujar Gibran.

Pemerintah bertekad untuk melakukan efisiensi dan refocusing anggaran guna melindungi masyarakat lapisan bawah dari efek berantai yang mungkin ditimbulkan oleh kenaikan harga BBM. Gibran menambahkan bahwa langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.

Selain itu, Gibran juga mendorong pelibatan hakim ad-hoc dari kalangan profesional dalam proses persidangan kasus penyiraman terhadap aktivis Andrie Yunus. Ia menekankan bahwa proses peradilan harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. “Oleh sebab itu, pelibatan langsung kalangan profesional dengan rekam jejak dan integritas yang kuat sebagai hakim ad-hoc di pengadilan penyiraman air keras terhadap Saudara Andrie Yunus menjadi sangat penting, untuk menjaga kepercayaan publik dan marwah hukum,” jelasnya.

Gibran menegaskan pentingnya keadilan yang diyakini oleh masyarakat, dengan menyatakan, “Kita ingin keadilan tidak hanya ditegakkan tapi juga diyakini oleh masyarakat.” Pernyataan ini menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan.

Apa yang terjadi dengan Anwar Usman menjelang pensiun setelah 15 tahun mengabdi di Mahkamah Konstitusi? Anwar Usman, yang telah menjadi hakim konstitusi sejak 6 April 2011, akan pensiun pada 6 April 2026. Pada usia 69 tahun, ia mengingat perjalanan panjangnya dan meminta maaf atas kesalahan yang mungkin telah dilakukannya selama masa jabatannya.

Selama hampir 15 tahun, Anwar Usman dikenal sebagai hakim konstitusi dengan masa jabatan terlama. Dalam sidang terakhirnya, ia menyatakan, “Mungkin ini sidang yang terakhir yang saya ikuti. Karena pada tanggal 6 April 2026 nanti, saya genap 15 tahun mengabdi di Mahkamah Konstitusi.” Pernyataan ini mencerminkan rasa syukur dan penyesalan yang mendalam atas perjalanan kariernya.

Selama masa jabatannya, Usman terlibat dalam berbagai keputusan penting, termasuk keputusan yang kontroversial yang berdampak pada karier politik keponakannya. Namun, ia juga menghadapi tantangan, termasuk tindakan disipliner terkait masalah absensi. Pada tahun 2025, ia tercatat memiliki 81 ketidakhadiran dari total 589 sidang pleno, yang menunjukkan bahwa ia hanya memiliki persentase kehadiran rata-rata sebesar 71%.

Dalam momen perpisahan ini, Usman meminta maaf kepada semua pihak yang mungkin merasa dirugikan oleh keputusan-keputusan yang diambilnya. Ia mengungkapkan, “Untuk itu, dari lubuk hati yang amat dalam, saya menyampaikan permohonan maaf.” Pernyataan ini disambut dengan berbagai reaksi, termasuk dari Boyamin Saiman, yang menyatakan bahwa permintaan maaf tersebut masih minim dan jauh dari kesempurnaan.

Menjelang pensiun, tiga kandidat telah diusulkan untuk menggantikan posisi Anwar Usman sebagai hakim konstitusi. Proses pemilihan ini akan menjadi perhatian publik, mengingat pentingnya posisi tersebut dalam sistem peradilan Indonesia. Masyarakat berharap pengganti Usman dapat melanjutkan tugasnya dengan integritas dan komitmen yang sama.

Keputusan terakhir yang dibacakan oleh Usman terkait dengan Undang-Undang No. 12/1980, menandai akhir dari masa jabatannya yang penuh warna. Meskipun banyak yang mengapresiasi kontribusinya, ada juga yang mengingat kontroversi yang menyertainya, termasuk pelanggaran serius yang dibuktikan oleh Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Dengan pensiunnya Anwar Usman, banyak yang bertanya-tanya tentang arah Mahkamah Konstitusi ke depan dan bagaimana penggantiannya akan mempengaruhi keputusan-keputusan hukum di Indonesia. Sementara itu, detail mengenai proses pemilihan dan siapa yang akan menggantikan Usman masih belum terkonfirmasi.

Perjalanan Anwar Usman di Mahkamah Konstitusi adalah cerminan dari tantangan dan pencapaian dalam sistem peradilan Indonesia. Dengan pensiunnya ia, masyarakat berharap akan ada perubahan positif yang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Artikel Anwar Usman: Perjalanan 15 Tahun di Mahkamah Konstitusi pertama kali tampil pada wartawarganews.