Dalam upaya untuk mendiversifikasi kemitraan pertahanan, Kanada juga meluncurkan Strategi Industri Pertahanan yang bertujuan untuk meningkatkan porsi kontrak pertahanan yang diberikan kepada perusahaan domestik hingga 70 persen. Saat ini, sekitar 69 persen dari produksi terkait pertahanan Kanada diekspor ke AS dan mitra lain dalam aliansi Five Eyes, yang terdiri dari AS, Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru.

Selain itu, data terbaru menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Kanada tetap stabil di 6,7% pada bulan Maret. Perubahan bersih dalam ketenagakerjaan meningkat sebesar 14,1 ribu lapangan pekerjaan, sementara tingkat partisipasi di Kanada tetap sama di 64,9%.

Upah di Kanada juga menunjukkan pertumbuhan yang positif, dengan laju tahunan mencapai 5,1%. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan dalam sektor pertahanan, ekonomi Kanada tetap menunjukkan ketahanan.

Mark Carney menegaskan bahwa Kanada akan membangun kekuatan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya domestik, mengatakan, “Kami akan membangun Kanada yang kuat dengan baja Kanada, aluminium Kanada, kayu Kanada, dan pekerja Kanada.”

Kantor Perwakilan Dagang AS telah mengkritik pendekatan pengadaan Kanada, menyoroti potensi ketegangan dalam hubungan perdagangan antara kedua negara. Data pasar tenaga kerja Kanada untuk bulan Maret dijadwalkan akan dipublikasikan hari ini pada pukul 12:30 GMT, yang diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang kondisi ekonomi saat ini.

Dengan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Kanada, pengamat memperkirakan bahwa negara ini akan semakin mandiri dalam hal pertahanan dan ekonomi, meskipun tantangan tetap ada. Rencana untuk menggandakan ekspor non-AS dalam satu dekade ke depan juga menjadi fokus utama dalam strategi ekonomi jangka panjang Kanada.

Artikel Kanada: Perkembangan Terkini di : Fokus pada Kedaulatan Ekonomi pertama kali tampil pada wartawarganews.

“Kenapa harus kami yang jadi korban?” tanya Julius, seorang tenaga PPPK yang terancam kehilangan pekerjaannya. Pemberhentian ini menjadi isu hangat di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Barat, di mana sekitar 9.000 PPPK di NTT dan 2.000 di Sulawesi Barat berisiko dipecat pada tahun 2027.

Pemberhentian ini disebabkan oleh pemangkasan anggaran daerah sebesar Rp540 miliar, yang mengharuskan pemerintah daerah mematuhi aturan maksimal belanja pegawai 30% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat sebesar Rp50,59 triliun turut memperburuk situasi ini.

Maria, seorang PPPK lainnya, mengungkapkan, “Sepertinya nama saya termasuk dalam (daftar yang diberhentikan).” Hal ini menunjukkan betapa cemasnya para tenaga PPPK yang merasa tidak aman dalam pekerjaan mereka.

Perwakilan PPPK menyatakan, “Kami bukan lagi tenaga honorer, tetapi tetap dipecat dengan alasan efisiensi.” Ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dan transparansi dalam proses pemberhentian tersebut.

Pemberhentian ribuan PPPK ini diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap kualitas pelayanan dasar publik. Dengan berkurangnya jumlah tenaga kerja, masyarakat mungkin akan merasakan penurunan dalam pelayanan yang seharusnya mereka terima.

Selain itu, langkah ini juga dapat meningkatkan angka pengangguran di daerah, yang sudah menghadapi tantangan ekonomi. Pemerintah daerah kini kesulitan menutup defisit anggaran akibat pemangkasan TKD, yang semakin memperburuk keadaan.

“Program MBG, menurut saya yang diuntungkan di sini,” ungkap Tommy Turangan SH, menyoroti potensi keuntungan bagi pihak tertentu dalam situasi ini.

Pemberhentian PPPK memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi yang luar biasa, dan banyak pihak berharap agar pemerintah dapat menemukan solusi yang lebih baik untuk mengatasi masalah anggaran tanpa harus mengorbankan tenaga kerja.

Details remain unconfirmed.

Artikel Pppk terancam: 9.000 Tenaga PPPK di NTT Berisiko Diberhentikan pertama kali tampil pada wartawarganews.