Untuk emas, harga pada 21 April 2026 tercatat sebesar US$ 4825 per troy ons. Ini menunjukkan penurunan setelah gencatan senjata perang AS-Iran. Ilya Spivak menyatakan, “Harga emas lebih rendah hari ini setelah gencatan senjata perang AS-Iran yang dirayakan pasar pekan lalu tampaknya mulai runtuh.”

Sementara itu, harga emas perhiasan juga bervariasi. Harga emas perhiasan 24 Karat per gram adalah Rp 2.300.000. Untuk perhiasan 23 Karat, harganya Rp 2.146.000 per gram, dan untuk 22 Karat, Rp 2.052.000 per gram.

Harga untuk karat yang lebih rendah pun tercatat: emas perhiasan 21 Karat seharga Rp 1.960.000 per gram, sedangkan untuk 20 Karat adalah Rp 1.866.000 per gram. Emas perhiasan 19 Karat dijual seharga Rp 1.772.000 per gram.

Namun, ada hal lain yang perlu diperhatikan oleh calon pembeli dan investor emas: tren harga yang terus bergerak dinamis. Mereka disarankan untuk terus memantau harga agar bisa mengambil keputusan terbaik.

Kenaikan pendapatan negara pada triwulan I 2026 didorong oleh sektor perpajakan yang menunjukkan kualitas basis pajak yang semakin kuat. Hal ini berkontribusi pada stabilitas ekonomi.

Masyarakat tidak usah khawatir, menurut Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, “Uang kita cukup. Setiap kebijakan yang diberikan tentu ada konsekuensi biayanya dan kami sudah hitung cukup.” Ini menunjukkan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga.

Dengan informasi ini, masyarakat dapat lebih memahami situasi terkini mengenai harga BBM dan emas di Indonesia.

Artikel Harga: Update : BBM Subsidi dan Emas 21 April 2026 pertama kali tampil pada wartawarganews.

Kepala Perwakilan BPKP Riau menekankan pentingnya kolaborasi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan pemerintah daerah. Sinergi ini menjadi kunci untuk memaksimalkan pemanfaatan data pajak.

Asosiasi Pertambangan Indonesia meminta pemerintah meninjau ulang rencana kebijakan penahanan restitusi pajak. Rencana ini berpotensi memberikan tambahan penerimaan negara hingga mencapai Rp500 triliun.

Kendaraan listrik kini tidak lagi dikecualikan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Kebijakan baru ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026.

Direktur Eksekutif IMA-API menegaskan bahwa mekanisme perpajakan yang ada saat ini sudah berjalan secara proporsional. Namun, pelaku usaha berharap setiap kebijakan dikaji secara matang.

Pelaku usaha khawatir bahwa kebijakan yang tergesa-gesa dapat mempengaruhi iklim usaha yang kondusif. Mereka ingin memastikan bahwa tujuan memperkuat penerimaan negara dapat tercapai tanpa merugikan sektor usaha.

Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) II Kantor Wilayah DJP Riau Tahun 2026 diselenggarakan untuk membahas optimalisasi penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan pendapatan melalui pajak.

“Kami pikir yang berjalan saat ini sudah baik di mana perusahaan melakukan kewajibannya dan dapat mendapatkan kembali haknya jika pembayaran yang dilakukan ternyata kelebihan ataupun sebaliknya harus membayarkan jika terdapat kurang bayar,” ujar perwakilan pelaku usaha.

Masih ada ketidakpastian mengenai dampak penuh dari perubahan kebijakan ini. Details remain unconfirmed.

Artikel Pajak: Pemerintah Ubah Skema Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor pertama kali tampil pada wartawarganews.

Tarif pajak ini akan dikenakan kepada seluruh penumpang yang terbang dari Singapura. Besaran pajak bervariasi tergantung pada jarak tempuh dan kabin perjalanan. Misalnya, penumpang kelas ekonomi yang terbang ke Bangkok akan dikenakan pajak sebesar S$1, sedangkan untuk penerbangan ke Tokyo, London, dan New York, pajaknya masing-masing adalah S$2,80, S$6,40, dan S$10,40.

Han Kok Juan, seorang pejabat dari Otoritas Penerbangan Sipil Singapura (CAAS), menyatakan, “Pengenalan Retribusi SAF menandai langkah signifikan dalam upaya Singapura untuk membangun pusat udara yang lebih berkelanjutan dan kompetitif.” Ia juga menambahkan, “Kita perlu memulai. Kita telah melakukannya secara terukur, dan kita memberi waktu bagi industri, bisnis, dan publik untuk beradaptasi.”

Langkah ini sejalan dengan komitmen Singapura untuk mencapai target emisi karbon nol bersih untuk penerbangan internasional pada tahun 2050. Dengan adanya pajak ini, diharapkan akan ada peningkatan penggunaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan di sektor penerbangan.

Sementara itu, pada 10 April 2026, Atase Kejaksaan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura akan menjadi saksi dalam persidangan terkait PT Duta Palma Group. Hal ini menunjukkan adanya perhatian yang lebih besar terhadap isu-isu lingkungan dan keberlanjutan di kawasan ini.

Di sisi lain, kunjungan wisatawan asal Singapura dan Malaysia ke Batam mengalami peningkatan signifikan. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kota Batam mencapai 1.613.202 kunjungan sepanjang tahun 2025, yang menunjukkan adanya dampak positif dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah.

Dengan berbagai langkah yang diambil, Singapura berupaya untuk tidak hanya menjadi pusat penerbangan yang kompetitif, tetapi juga berkelanjutan. Hal ini penting bagi industri penerbangan dan bagi para penumpang yang semakin peduli terhadap isu-isu lingkungan.

Keputusan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam upaya mengurangi emisi karbon dan mendorong penggunaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan dalam sektor penerbangan.

Artikel Singapura: Pajak Bahan Bakar Ramah Lingkungan Diterapkan di pertama kali tampil pada wartawarganews.

Kontribusi dari wajib pajak tersebut diperkirakan mencapai Rp19 triliun, atau sekitar 5% dari total penerimaan PPh badan pada tahun 2024. Eureka Putra, seorang analis pajak, menyatakan, “Jadi, dari data bottom line laporan keuangan, kita sudah bisa merasakan sebagian besar wajib pajak itu belum melaporkan labanya secara benar.” Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam pengawasan dan penegakan hukum perpajakan.

Di tingkat daerah, Bapenda Cianjur menggencarkan kegiatan pelayanan pajak keliling (Pepeling) untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah. Target pendapatan pajak daerah Cianjur pada tahun 2026 adalah Rp429 miliar. Namun, pada triwulan I tahun 2026, pendapatan pajak daerah baru mencapai Rp88 miliar. Pajak reklame menyumbang 50% dari pencapaian tersebut, dengan total Rp1,7 miliar dari target Rp3,4 miliar.

Implementasi sistem perpajakan modern seperti Coretax telah mencapai 17 juta hingga Maret 2026. Meskipun demikian, rasio pendapatan pemerintah Indonesia diperkirakan hanya berada di kisaran 13,3 persen pada periode 2026–2027. Anis Byarwati, seorang pakar perpajakan, menekankan pentingnya modernisasi sistem perpajakan, “Modernisasi sistem perpajakan tidak boleh berhenti pada aspek teknologi semata, tetapi harus mampu menghadirkan keadilan fiskal dengan memperluas basis pajak secara nyata.”

Defisit anggaran diperkirakan akan berada di kisaran 2,9 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2026. Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak untuk menutupi defisit tersebut. Bimo Wijayanto, seorang pejabat pemerintah, menambahkan, “Tentu kita harus intervensi kebijakan di sini. Level playing field, artinya yang patuh tidak merasa kalah bersaing secara fair. Ini PR kami.”

Reformasi perpajakan diharapkan dapat memperkuat fondasi ekonomi, bukan sekadar mengejar target jangka pendek. Dengan banyaknya wajib pajak yang belum melaporkan laba secara akurat, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Hal ini menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan penerimaan pajak di masa depan.

Dengan situasi ini, pengawasan dan penegakan hukum perpajakan menjadi lebih penting dari sebelumnya. Pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mendorong wajib pajak agar lebih patuh dalam melaporkan kewajiban perpajakan mereka. Details remain unconfirmed.

Artikel Wajib Pajak: Tantangan dan Peluang dalam Penerimaan Pajak pertama kali tampil pada wartawarganews.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat lebih dari 10 juta laporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan hingga 30 Maret 2026. Total SPT Tahunan yang telah disampaikan mencapai 10.124.668 SPT, menunjukkan tingkat kepatuhan yang signifikan dari wajib pajak di Indonesia.

Mayoritas laporan berasal dari wajib pajak orang pribadi, dengan 8.877.779 SPT yang diajukan oleh karyawan dan 1.039.175 SPT dari nonkaryawan. Sementara itu, pelaporan dari wajib pajak badan tercatat sebanyak 205.752 SPT dalam rupiah dan 145 SPT dalam dolar AS.

Jumlah wajib pajak yang telah mengaktifkan akun Coretax mencapai 17.367.922, di mana mayoritas aktivasi dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi sebanyak 16.310.079 akun. Hal ini menunjukkan peningkatan dalam penggunaan teknologi untuk pelaporan pajak.

Untuk mendukung wajib pajak, DJP memberikan relaksasi berupa penghapusan sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi, sepanjang disampaikan paling lambat satu bulan setelah batas waktu pelaporan. Keterlambatan dalam periode relaksasi ini tidak akan menjadi dasar pencabutan status wajib pajak kriteria tertentu.

Menurut Donny Ermawan Taufanto, kepatuhan dalam pelaporan LHKPN menjadi indikator penting transparansi dan akuntabilitas pejabat negara, sehingga harus dilaksanakan secara tepat waktu dan penuh tanggung jawab. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Pemerintah telah melakukan perpanjangan tenggat waktu pelaporan untuk wajib pajak orang pribadi melalui mekanisme penghapusan sanksi administratif. Ini merupakan upaya untuk mendorong lebih banyak wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka.

Dengan lebih dari 10 juta laporan yang diterima, DJP menunjukkan kemajuan dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam memastikan bahwa semua wajib pajak memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Details remain unconfirmed.

Artikel Pajak: Lebih dari 10 Juta Laporan SPT Tahunan Diterima DJP pertama kali tampil pada wartawarganews.

Rapper Dok2 dan Lee Hi telah menjalin hubungan romantis selama lima tahun, dimulai sejak 2016 ketika mereka berkolaborasi dalam lagu “Like”. Sebelumnya, banyak penggemar berharap bahwa hubungan mereka akan berlanjut tanpa hambatan, terutama setelah mereka mengumumkan peluncuran label independen bernama 808 HI RECORDINGS.

Pada 27 Maret 2026, pasangan ini merilis lagu duet berjudul “You & Me”, yang menandai momen penting dalam karier musik mereka. Lagu ini tidak hanya menunjukkan kematangan musikal mereka, tetapi juga memperkuat ikatan antara keduanya di mata publik.

Namun, perjalanan Dok2 tidak selalu mulus. Pada tahun 2022, ia tercatat sebagai penunggak pajak dengan tunggakan mencapai 600 juta won. Meskipun demikian, ia berhasil melunasi tunggakan pajak tersebut, yang setara dengan sekitar Rp 8 miliar, pada tahun 2025, menunjukkan komitmennya untuk memperbaiki situasi keuangannya.

Usia Dok2 kini 36 tahun, sedangkan Lee Hi akan merayakan ulang tahun ke-30 tahun ini. Keduanya telah saling mengenal selama lebih dari sepuluh tahun, dan sumber yang dekat dengan mereka menyatakan bahwa mereka memiliki perasaan yang sangat mendalam satu sama lain.

Rapper Sleepy, rekan sesama musisi, bahkan menyarankan agar pasangan ini segera menikah, menandakan dukungan dari komunitas musik terhadap hubungan mereka. “Ayo menikah,” ungkapnya, mencerminkan harapan banyak orang terhadap masa depan mereka.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan di masa lalu, baik Dok2 maupun Lee Hi telah berhasil membangun karier dan hubungan yang kuat. Mereka adalah contoh bagaimana dua individu dapat saling mendukung dalam industri yang penuh tekanan.

Dengan peluncuran lagu terbaru mereka, banyak yang berharap untuk melihat lebih banyak kolaborasi di masa depan. Hubungan mereka yang telah terjalin selama bertahun-tahun kini menjadi sorotan, dan penggemar menantikan langkah selanjutnya dari pasangan ini.

Dok2 dan Lee Hi pertama kali bertemu saat mengerjakan proyek lagu untuk acara televisi Infinite Challenge pada 2016. Sejak saat itu, hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar kolaborasi profesional.

Details remain unconfirmed.

Artikel Rapper Dok2 dan Lee Hi: Perubahan dalam Hubungan dan Karier pertama kali tampil pada wartawarganews.

Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menerima investor ternama Ray Dalio di Istana Merdeka, Jakarta, untuk membahas proyeksi penguatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertemuan ini menyoroti upaya pemerintah dalam meningkatkan tax ratio yang saat ini berada di sekitar 9% dan diharapkan dapat mencapai 12% hingga 13% pada tahun 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menyatakan, “Kalau trend tiga bulan ini naik 30% (penerimaan pajak), ini tax ratio kita lumayan nanti.” Proyeksi ini didasarkan pada tren penerimaan pajak yang tumbuh sekitar 30% secara tahunan, yang menunjukkan optimisme pemerintah terhadap peningkatan pendapatan negara.

Selain fokus pada ekonomi, Presiden Prabowo juga melakukan komunikasi melalui telepon dengan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, untuk menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idulfitri. Komunikasi ini merupakan bagian dari rangkaian silaturahmi Prabowo dengan para pemimpin negara sahabat, mengingat Indonesia memiliki hubungan historis dan emosional yang kuat dengan Palestina.

Danantara, yang dibentuk oleh Presiden Prabowo pada Februari 2025, berfungsi sebagai sovereign wealth fund yang diharapkan dapat memperkuat kemitraan strategis dan meningkatkan kepercayaan di tingkat internasional. Danantara diharapkan menjadi badan pengelola investasi strategis Indonesia yang mampu mengoptimalkan aset negara.

Dengan langkah-langkah ini, Presiden Prabowo menunjukkan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Namun, tantangan dalam mencapai target-target tersebut tetap ada, dan perkembangan lebih lanjut akan terus dipantau.

Artikel Presiden Prabowo: Penguatan Ekonomi dan Diplomasi Internasional pertama kali tampil pada wartawarganews.

Bagaimana perkembangan terbaru dalam pelaporan pajak di Indonesia? Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah membuka layanan tatap muka secara offline sejak 25 Maret 2026, memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan mereka.

Wajib pajak kini dapat melaporkan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Coretax hingga batas waktu 30 April 2026. Hal ini merupakan bagian dari upaya DJP untuk meningkatkan pelayanan dan memudahkan administrasi perpajakan. Peraturan Dirjen Pajak No. PER-3/PJ/2026 juga telah diterbitkan untuk mengatur tata cara penyampaian SPT.

Sejak dibukanya layanan ini, DJP mencatat bahwa hingga 25 Maret 2026, sebanyak 9,07 juta SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak 2025 telah disampaikan. Angka ini menunjukkan antusiasme masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, dalam kegiatan LDK KP2KP Sukamara, sebanyak 86 warga Desa Bangun Jaya melaporkan SPT Tahunan PPh mereka.

Dalam upaya memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi, DJP juga memberikan relaksasi berupa penghapusan sanksi bagi wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT setelah 31 Maret 2026. Hal ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak orang untuk melaporkan pajak mereka tanpa rasa khawatir akan sanksi yang mungkin dikenakan.

Peraturan PER-3/PJ/2026 mulai berlaku pada 16 Maret 2026, dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan pajak. “Untuk memberikan kepastian hukum, kemudahan administrasi, meningkatkan pelayanan, dan mendukung pelaksanaan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan teknis,” ungkap peraturan tersebut.

KP2KP Sukamara juga merencanakan 12 kegiatan LDK lanjutan di Kabupaten Sukamara, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelaporan pajak. Hal ini menunjukkan komitmen DJP dalam mendekatkan layanan pajak kepada masyarakat.

Dengan dibukanya kembali layanan tatap muka dan berbagai kemudahan yang diberikan, diharapkan lebih banyak wajib pajak yang akan memenuhi kewajiban mereka. Namun, detail lebih lanjut mengenai kebijakan ini dan dampaknya terhadap wajib pajak masih perlu ditunggu. “Saat ini keputusan dirjen pajaknya sedang dalam proses, mohon ditunggu,” kata Inge Diana Rismawanti, yang terlibat dalam pengawasan kebijakan ini.

Artikel Lapor Pajak: Pelayanan Tatap Muka Kembali Dibuka oleh DJP pertama kali tampil pada wartawarganews.

Batas waktu pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi telah diperpanjang hingga 30 April 2026, memberikan tambahan waktu bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka. Sebelumnya, batas waktu pelaporan ditetapkan pada 31 Maret 2026.

Sampai saat ini, sekitar 8,87 juta SPT telah dilaporkan dari target 15 juta SPT yang ditetapkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa perpanjangan ini dipertimbangkan karena adanya kendala teknis dan libur panjang Idulfitri yang mungkin mempengaruhi pelaporan.

Purbaya Yudhi Sadewa mengakui perlunya penyesuaian kebijakan untuk mendukung wajib pajak, dengan mengatakan, “Karena kan ada kemungkinan juga Coretax-nya mutar-mutar. Sebagian orang mengalami itu. Yasudah, kita perpanjang kalau perlu.” Ini menunjukkan respons pemerintah terhadap tantangan yang dihadapi oleh wajib pajak dalam menggunakan sistem pelaporan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat bahwa hingga 24 Maret 2026, sebanyak 16.723.354 wajib pajak telah mengaktivasi akun Coretax mereka. DJP Online juga dapat digunakan untuk pelaporan SPT Tahunan sebelum tahun pajak 2025, memudahkan proses bagi wajib pajak.

Perpanjangan batas waktu pelaporan SPT ini adalah satu bulan, memberikan kesempatan lebih bagi wajib pajak untuk menyelesaikan pelaporan mereka tanpa terburu-buru. Dengan adanya perpanjangan ini, diharapkan jumlah pelaporan SPT akan meningkat secara signifikan.

Penggunaan DJP Online diharapkan dapat mengurangi beban administrasi bagi wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan pajak. Terkait pelaporan SPT Tahunan PPh OP tahun pajak 2023 dan 2024, wajib pajak dapat melaporkan SPT-nya melalui DJP Online, seperti yang disampaikan oleh Kring Pajak.

Dengan perpanjangan ini, pemerintah berharap dapat mencapai target pelaporan SPT yang lebih baik dan memastikan kepatuhan pajak yang lebih tinggi di kalangan masyarakat. Namun, detail lebih lanjut mengenai dampak dari perpanjangan ini masih perlu dikonfirmasi.

Artikel Lapor spt: Perpanjangan Batas Waktu Hingga 30 April 2026 pertama kali tampil pada wartawarganews.

Batas waktu pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi diperpanjang dari 31 Maret menjadi 30 April 2026. Perpanjangan ini disebabkan oleh libur Lebaran dan kendala teknis pada sistem Coretax yang dialami oleh sebagian wajib pajak.

Hingga saat ini, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) baru menerima 8,87 juta SPT Tahunan, yang masih kurang 6 juta dari target 15 juta SPT. Purbaya Yudhi Sadewa, Direktur Jenderal Pajak, menyatakan, “Karena ada kemungkinan juga coretax-nya mutar-mutar (loading), dan sebagian orang mengalami hal itu, ya sudah kita perpanjang kalau perlu.”

Wajib pajak orang pribadi yang terlambat melapor akan dikenakan denda sebesar Rp100.000, sementara untuk wajib pajak badan, denda yang dikenakan mencapai Rp1 juta. Purbaya menambahkan, “Jadi sampai 31 April, diperpanjang 1 bulan karena ada liburan soalnya.”

Perpanjangan batas waktu ini juga mempertimbangkan evaluasi pelaporan masyarakat, dengan harapan dapat meningkatkan jumlah SPT yang disampaikan. Purbaya telah menginstruksikan untuk mendiskusikan ketentuan relaksasi pelaporan SPT, dengan rencana untuk membuat aturan tertulis yang akan mengatur perpanjangan ini.

Normalnya, batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh orang pribadi jatuh pada 31 Maret 2026. Namun, dengan adanya perpanjangan ini, diharapkan lebih banyak wajib pajak yang dapat memenuhi kewajiban pelaporan mereka tanpa terkena denda.

Dengan waktu tambahan yang diberikan, diharapkan jumlah SPT yang diterima oleh Ditjen Pajak dapat meningkat secara signifikan. Observasi lebih lanjut diperlukan untuk melihat apakah perpanjangan ini akan efektif dalam mencapai target pelaporan yang ditetapkan.

Details remain unconfirmed.

Artikel Pelaporan SPT Tahunan Diperpanjang Hingga 30 April 2026 pertama kali tampil pada wartawarganews.