Pemerintah Kabupaten Rembang menandatangani nota kesepahaman dengan Pengadilan Negeri Rembang untuk meningkatkan layanan publik. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kharis Sucipto, menandatangani penetapan eksekusi pengosongan Hotel Sultan pada 30 April 2026. Eksekusi ini bertujuan untuk memulihkan hak negara atas aset yang menunggak royalti.

Sementara itu, sidang lanjutan kasus dugaan penganiayaan mantan anggota Brimob berlangsung di Pengadilan Negeri Ambon. Aksi demo di Pengadilan Negeri Ambon menuntut hukuman berat bagi terdakwa yang menyebabkan kematian siswa. Sekitar 36 pengacara membela terdakwa dalam kasus tersebut.

Fakta kunci:

• Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen meningkatkan akses layanan publik melalui program sidang keliling.
• Eksekusi pengosongan Hotel Sultan dilakukan untuk memulihkan hak negara.
• Aksi demo di Ambon berlangsung sejak pukul 14.00 Wit, menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap keadilan.

Ery Acoka Barata, juru bicara Pengadilan Negeri Rembang, menyatakan, “Kami di pengadilan memiliki program sidang keliling, yaitu melayani masyarakat setempat, tanpa harus datang ke pengadilan.” Ini adalah langkah penting menuju demonstrasi keadilan.

Aksi hari ini di Pengadilan Negeri Ambon menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan keadilan. Usman, salah satu demonstran, mengatakan, “Aksi hari ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap keadilan yang harus didapatkan oleh keluarga korban.” Penetapan pelaksanaan eksekusi menunjukkan bahwa hukum tidak boleh terpengaruh oleh manuver litigasi yang berulang.

Artikel Pengadilan Negeri Rembang Luncurkan Program Sidang Keliling pertama kali tampil pada wartawarganews.

Lapak Asik memungkinkan peserta mengajukan klaim tanpa datang langsung ke kantor cabang. Namun, tidak semua peserta merasakan kemudahan ini. Isendra, seorang warga, telah berjuang selama tiga tahun untuk mendapatkan klaim asuransi BPJS Ketenagakerjaan almarhum istrinya, Elfiana.

Elfiana meninggal dunia pada Juli 2023. Sejak saat itu, Isendra terus berupaya untuk mendapatkan haknya. Ia merasa tidak mendapat kepastian mengenai klaim yang diajukan. “Saya hanya ingin hak istri saya diberikan,” kata Isendra.

Pada 27 April 2026, Isendra mengisi formulir pengaduan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbar. BPJS Ketenagakerjaan hanya bersedia mengembalikan uang iuran tanpa memberikan manfaat klaim penuh. Isendra telah membayar premi selama lima bulan sebelum istrinya meninggal.

Fakta kunci:

• BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan sistem antrean online pada 1 April 2026.
• Pendaftaran antrean dapat dilakukan melalui smartphone.
• Layanan Lapak Asik memungkinkan pengajuan klaim tanpa kunjungan ke kantor cabang.
• Isendra berjuang selama tiga tahun untuk klaim asuransi almarhum istrinya.
• Elfiana meninggal dunia pada Juli 2023.

Bimo Wijayanto dari BPJS Ketenagakerjaan menyatakan bahwa mereka menyadari bahwa sistem inti administrasi perpajakan belum sempurna tetapi layanan mereka adalah totalitas. Transformasi digital ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas bagi peserta.

Kendati demikian, tantangan tetap ada bagi individu seperti Isendra yang menghadapi masalah dalam proses klaim asuransi. Keberhasilan transformasi digital ini akan dinilai dari seberapa baik layanan dapat memenuhi kebutuhan peserta di masa depan.

Artikel Klaim Asuransi BPJS Ketenagakerjaan: Sistem Antrean Online Diluncurkan pertama kali tampil pada wartawarganews.

Kita mulai dari hasil akhir yang diharapkan, lalu memastikan setiap prosesnya presisi, ujar Herdian, seorang pejabat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Wonogiri, saat merinci kemajuan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di daerah tersebut. Aktivasi IKD di Kabupaten Wonogiri telah mencapai 40,03%, melampaui target nasional yang ditetapkan sebesar 30%.