Surat peringatan tersebut menekankan pentingnya TikTok untuk lebih proaktif dalam mendeteksi dan menghapus konten yang melanggar hukum. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan, “Kami tidak anti-platform, namun kami sangat anti-konten negatif yang merusak moral bangsa.” Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran pemerintah terhadap dampak konten berbahaya yang dapat mempengaruhi generasi muda.

Menanggapi tuntutan tersebut, TikTok berkomitmen untuk mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). TikTok mengklaim telah menghapus jutaan video yang melanggar kebijakan mereka setiap bulannya, dengan 99,1% konten yang dihapus dilakukan secara proaktif sebelum dilaporkan.

The numbers

Dalam langkah konkret untuk memenuhi regulasi, TikTok akan melakukan penonaktifan akun pengguna di bawah 16 tahun secara bertahap, dimulai pada 29 Maret 2026. Langkah ini diharapkan dapat membantu mengurangi risiko paparan anak-anak terhadap konten yang tidak pantas.

Komdigi memberikan ultimatum kepada TikTok untuk menunjukkan kepatuhan terhadap PP Tunas. Jika tidak ada perbaikan signifikan, Menteri Meutya Hafid mengindikasikan bahwa Kemkomdigi akan melanjutkan ke tahap pemanggilan dan pemeriksaan. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan regulasi yang ada.

Dalam konteks ini, TikTok harus beradaptasi dengan tuntutan regulasi yang semakin ketat. Pemerintah meminta platform seperti TikTok untuk lebih bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan pengguna, terutama anak-anak dan remaja. TikTok, di sisi lain, berusaha untuk menunjukkan komitmennya dalam mematuhi peraturan yang ditetapkan.

Ke depan, pengawasan terhadap TikTok dan platform digital lainnya di Indonesia diperkirakan akan semakin ketat. Pemerintah berharap bahwa dengan adanya regulasi yang jelas, platform digital dapat beroperasi dengan lebih aman dan bertanggung jawab, melindungi pengguna dari konten yang merugikan. Details remain unconfirmed.

Artikel Tiktok: Kepatuhan terhadap Regulasi di Indonesia pertama kali tampil pada wartawarganews.

Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menjadi sorotan terkait berita hoaks yang menyatakan bahwa ia membagikan Tunjangan Hari Raya (THR) secara cuma-cuma kepada masyarakat. Prabowo menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan meminta agar THR bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pengemudi ojek online diberikan tepat waktu.

Dalam klarifikasinya, Prabowo menyebutkan bahwa video yang beredar mengenai dirinya membagikan THR memiliki kemungkinan 99,9% merupakan hasil rekayasa AI. Hal ini menambah kejelasan bahwa pemerintah tidak terlibat dalam penyebaran informasi yang menyesatkan.

Selain itu, Prabowo juga menanggapi isu mengenai komitmen Indonesia untuk menyumbang USD1 miliar kepada Dewan Perdamaian. Ia menegaskan, “Jadi, kita tidak pernah mengatakan bahwa kita mau ikut iuran 1 miliar Dolar.” Pernyataan ini muncul setelah ia tidak hadir dalam pertemuan para pendiri Dewan Perdamaian, yang menimbulkan spekulasi mengenai posisi Indonesia dalam organisasi tersebut.

Dalam acara gelar griya Idulfitri di Istana Kepresidenan Jakarta, ribuan warga hadir dan merasa senang dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Salah satu peserta, Aji Agung Waruna, menyatakan, “Alhamdulillah, tahun ini saya bisa bertemu langsung dengan Bapak Presiden Prabowo.”

Acara tersebut juga memberikan momen bahagia bagi anak-anak, seperti Ayu, yang mendapatkan hadiah berupa mainan dari Presiden. Ayu mengungkapkan, “Senang banget. Bahagia. Senang banget bisa ketemu, dapat mainan.”

Prabowo Subianto berusaha untuk menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat, terutama menjelang hari-hari besar seperti Idulfitri. Ia berharap agar semua warga dapat merasakan kebahagiaan dan keberkahan di momen tersebut.

Namun, meskipun banyak yang menyambut positif kehadiran Prabowo, terdapat ketidakpastian mengenai langkah selanjutnya terkait komitmen Indonesia di Dewan Perdamaian. Details remain unconfirmed.

Artikel Prabowo Subianto: Hoaks THR dan Komitmen kepada Dewan Perdamaian pertama kali tampil pada wartawarganews.