Aksi tersebut diadakan di depan Gedung DPR RI. Berbagai elemen gerakan rakyat ikut serta, termasuk serikat buruh, petani, mahasiswa, dan aktivis. Ketua Umum KASBI, Sunarno, menegaskan tuntutan mendasar kaum buruh dalam aksi tersebut.

Salah satu tuntutan utama adalah desakan agar DPR segera membahas Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru. KASBI juga menuntut penghapusan sistem outsourcing yang berdampak pada status kerja tidak tetap.

Sunarno menyatakan, “Praktiknya di lapangan lebih kejam dari regulasi itu sendiri.” Dia juga mendesak pemerintah untuk meratifikasi Konvensi ILO 188 dan 190.

Aksi May Day 2026 berlangsung dengan pengamanan aparat. Sekitar 46 perwakilan menyampaikan tuntutan dari aliansi gerakan buruh bersama rakyat.

Peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei merupakan momentum memorial terhadap para anarkis imigran yang dihukum mati pada tahun 1887 dalam Peristiwa Haymarket Martyrs di Chicago.

Sunarno mengingatkan bahwa “militerisme semakin masuk ke ruang sipil, dan ini harus dihentikan.” Aksi ini mencerminkan ketidakpuasan yang meluas terhadap kondisi kerja saat ini.

Artikel 1 Mei Hari Buruh Nasional atau Internasional pertama kali tampil pada wartawarganews.

Said Iqbal menegaskan, “Aksi ini adalah aksi konstitusional, damai, dan tertib. Kami pastikan seluruh peserta menjaga disiplin dan tidak melakukan tindakan anarkis.” Pernyataan ini disampaikan menjelang Aksi May Day 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 1 Mei 2026 di Jakarta, di mana ratusan ribu buruh dari seluruh Indonesia diperkirakan akan ikut serta.

Aksi ini akan berlangsung di 38 provinsi dan lebih dari 350 kabupaten/kota, dengan fokus utama di Jabodetabek, yang akan dipusatkan di depan gedung DPR RI mulai pukul 10.00 WIB. Diperkirakan sekitar 50.000 buruh akan hadir di wilayah tersebut.

Said Iqbal, yang juga merupakan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), menyebutkan bahwa ada enam isu penting yang akan diangkat dalam aksi ini. Isu pertama adalah mendesak pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, di mana Mahkamah Konstitusi telah memberikan waktu dua tahun kepada pemerintah untuk menyusunnya.

“Kalau tuntutannya sama seperti tahun lalu, artinya pemerintah tidak serius menyelesaikan masalah buruh. Ini bukan sekadar kritik, ini alarm,” tambah Iqbal. Ia juga memperingatkan bahwa PHK besar-besaran sudah di depan mata, dengan banyak perusahaan yang memberikan sinyal akan melakukan efisiensi dalam waktu dekat.

Said Iqbal mengingatkan bahwa harga energi global yang melonjak akibat konflik di Timur Tengah dapat berdampak pada sektor ketenagakerjaan. “PHK itu bukan lagi ancaman, tapi sudah di depan mata. Banyak perusahaan sudah memberi sinyal akan melakukan efisiensi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Iqbal menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga, yang ia sebut sebagai kelompok paling rentan. “Mereka butuh perlindungan hukum sekarang, bukan janji,” tegasnya.

Selain itu, Iqbal juga menyampaikan bahwa pengurangan pajak di sektor tertentu dapat dikompensasi dengan peningkatan penerimaan dari pajak konsumsi. Ia mengusulkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dinaikkan menjadi 7.500.000 IDR, dari sebelumnya 4.500.000 IDR.

Aksi ini diharapkan dapat memberikan suara bagi buruh dan menuntut perhatian pemerintah terhadap isu-isu ketenagakerjaan yang mendesak. Rencana aksi ini menunjukkan keseriusan buruh dalam memperjuangkan hak-hak mereka.

Details remain unconfirmed.

Artikel Said iqbal: Aksi May Day 2026: Menyampaikan Pesan Penting pertama kali tampil pada wartawarganews.