Fakta kunci:

• Agus Widodo kini berpangkat Letnan Jenderal TNI.
• Ia menggantikan Komisaris Jenderal Pol Imam Sugianto yang akan pensiun.
• Mayjen Bagus Suryadi Tayo diangkat sebagai Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan menggantikan Agus Widodo.

Agus Widodo adalah alumnus Akademi Militer tahun 1995 dari kecabangan Infanteri (Kopassus). Sebelumnya, ia menjabat sebagai Danrindam XII/Tanjungpura dan Danrem 174/ATW di Merauke.

Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menyatakan, “Beliau (Agus Widodo) menjadi Waka BIN.” Rencananya, posisi Dirjen Strahan Kemhan akan dijabat oleh Mayjen Bagus Suryadi Tayo.

Pengalaman Agus dalam merumuskan strategi pertahanan nasional selama di Kemhan menjadi modal kuat bagi BIN. Ini penting untuk memetakan tantangan keamanan dan intelijen negara ke depan.

Artikel Agus Widodo Promosi Menjadi Wakil Kepala BIN pertama kali tampil pada wartawarganews.

Agus Widodo lahir pada 17 Januari 1974 di Bojonegoro, Jawa Timur. Ia merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1995 dari kecabangan Infanteri (Kopassus). Selama karirnya, Agus telah menduduki berbagai posisi strategis di TNI dan Kementerian Pertahanan.

Jabatan sebelumnya:

• Danrindam XII/Tanjungpura dari 2019 hingga 2021
• Komandan Korem 174/ATW dari 16 Januari 2023 hingga 6 April 2024
• Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan mulai 28 Mei 2025

Agus menggantikan Komjen Pol. (Purn) Imam Sugianto sebagai Wakil Kepala BIN. Dalam pernyataannya, Brigjen TNI Rico menegaskan bahwa promosi ini adalah bagian dari mutasi TNI yang lebih luas.

Sebagai Wakil Kepala BIN, Agus akan bertanggung jawab dalam pengawasan dan pengelolaan intelijen negara. Dengan pangkat bintang tiga, ia diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam lembaga tersebut.

Artikel Letjen Agus Widodo Mendapatkan Promosi Menjadi Wakil Kepala BIN pertama kali tampil pada wartawarganews.

Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa dokumen yang beredar di publik hanyalah rancangan awal dan tidak mengikat. Hal ini menunjukkan bahwa proses perjanjian akses lintasan udara bagi pesawat militer asing harus melalui ratifikasi di DPR, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Insiden pelanggaran wilayah udara oleh pesawat asing menjadi perhatian serius TNI AU. Wilayah udara kawasan utara seluas 249.575 kilometer persegi yang berbatasan dengan Singapura sepenuhnya diatur oleh Indonesia. Pengalihan pengelolaan wilayah udara ini telah ditandatangani pada 25 Januari 2022, menandai pentingnya kedaulatan udara bagi negara.

Kepala Staf TNI Angkatan Udara menyatakan perlunya sanksi pidana bagi pesawat asing yang memasuki ruang udara Indonesia tanpa izin. “Ada sejumlah hal yang patut menjadi perhatian serius pemerintah,” ungkap TB Hasanuddin, menyoroti pentingnya penegakan hukum yang lebih tegas.

Yuyu Sutisna juga menambahkan, “Masih ada celah dalam penegakan hukum karena sanksi yang ada hanya denda. Harusnya ada pidana.” Hal ini menunjukkan adanya kekhawatiran mengenai efektivitas hukum yang ada dalam menjaga kedaulatan udara Indonesia.

Sejak beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami beberapa insiden pelanggaran wilayah udara, termasuk insiden identifikasi pesawat F/A-18 Hornet pada 3 Juli 2003 dan penyergapan pesawat Gulfstream milik Arab Saudi pada 3 November 2014. Insiden-insiden ini menegaskan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap ruang udara nasional.

Wilayah udara yang beralih dari pengelolaan Otoritas Aviasi Sipil Singapura ini berada di Kepulauan Riau hingga Natuna, yang semakin mempertegas pentingnya pengelolaan dan pengawasan wilayah udara oleh Indonesia. Kementerian Pertahanan berharap agar semua pihak memahami pentingnya kedaulatan udara dan aturan yang berlaku.

Ke depan, diharapkan akan ada langkah-langkah lebih lanjut untuk memperkuat regulasi dan penegakan hukum terkait pesawat militer asing di ruang udara Indonesia. Details remain unconfirmed.

Artikel Pesawat militer: Update Terkini tentang di Indonesia pertama kali tampil pada wartawarganews.

Namun, situasi ini mulai berubah setelah pertemuan antara Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Indonesia, dan Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, pada Februari 2026. Dalam pertemuan tersebut, disepakati sebuah proposal yang memungkinkan pesawat militer AS untuk mendapatkan akses lintas udara yang lebih mudah di wilayah Indonesia. Proposal ini dikenal sebagai blanket overflight dan menjadi titik balik dalam kebijakan penerbangan militer di Indonesia.

Dokumen yang menyebutkan rencana ini kini sedang dalam tahap pembahasan awal dan belum bersifat final. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menegaskan bahwa dokumen tersebut bukan merupakan perjanjian final dan belum memiliki kekuatan hukum mengikat. “Dokumen tersebut bukan merupakan perjanjian final, belum memiliki kekuatan hukum mengikat, serta belum dapat dijadikan dasar kebijakan resmi Pemerintah Republik Indonesia,” ujarnya.

Meski demikian, dokumen tersebut menunjukkan adanya rencana pengamanan akses lintas udara bagi pesawat militer AS melalui wilayah udara Indonesia. Hal ini menimbulkan berbagai reaksi dari berbagai pihak, terutama terkait dengan kedaulatan dan pengawasan terhadap aktivitas penerbangan militer asing. Rico Ricardo Sirait menambahkan, “Setiap kemungkinan pengaturan tetap menjamin kewenangan penuh Indonesia untuk menyetujui atau menolak setiap aktivitas di ruang udara nasional.”

Ketentuan penerbangan di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia. Dalam peraturan tersebut, setiap aktivitas penerbangan pesawat militer asing di Indonesia wajib memperoleh izin diplomatik dan keamanan dari Pemerintah RI. Selain itu, pesawat udara negara asing juga harus mematuhi ketentuan tertentu, termasuk tidak melakukan manuver dan latihan perang tanpa izin.

Perubahan ini juga mencerminkan dinamika hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat, di mana kedua negara berusaha untuk memperkuat kerjasama di bidang pertahanan. Namun, meskipun ada kemajuan dalam negosiasi, detail lebih lanjut mengenai mekanisme pengawasan dan kontrol terhadap pesawat militer asing di wilayah udara Indonesia belum dijelaskan. Details remain unconfirmed.

Dengan adanya rencana ini, Indonesia harus tetap berhati-hati dalam menjaga kedaulatan wilayah udaranya. Rico Ricardo Sirait menekankan, “Tidak ada ruang bagi implementasi sepihak di luar hukum Indonesia.” Setiap rencana kegiatan harus sesuai dengan hukum nasional negara masing-masing, sehingga penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa setiap aktivitas penerbangan militer asing tidak mengganggu keamanan dan kedaulatan Indonesia.

Artikel Penerbangan Militer: Perubahan Akses Pesawat AS di Wilayah Udara Indonesia pertama kali tampil pada wartawarganews.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) baru saja melakukan serah terima jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI. Penyerahan ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban setelah terungkapnya kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, yang mengakibatkan luka bakar sebesar 24 persen pada tubuhnya.

Jabatan Kabais yang sebelumnya dijabat oleh Letjen TNI Yudi Abrimantyo telah diserahkan. Yudi Abrimantyo menjabat Kabais TNI sejak 22 Maret 2024 dan mengundurkan diri setelah kasus penyiraman air keras tersebut mencuat ke publik.

Dalam pernyataannya, Kapuspen TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah menyatakan, “Jadi kami perlu sampaikan di sini, sebagai bentuk pertanggungjawaban, hari ini telah dilaksanakan penyerahan jabatan Kabais.” Ia juga menegaskan komitmen TNI untuk menindak tegas setiap pelanggaran hukum dan disiplin yang dilakukan oleh prajurit TNI.

Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus melibatkan empat anggota Bais TNI yang telah ditangkap sebagai pelaku. Danpuspom TNI Mayor Jenderal TNI Yusri Nuryanto mengonfirmasi bahwa keempat pelaku tersebut merupakan anggota dari Denma Bais TNI.

“Kami sampaikan bahwa keempat yang diduga pelaku ini semuanya anggota dari Denma Bais TNI, bukan dari satuan mana-mana, tapi dari Denma Bais TNI,” ungkap Yusri Nuryanto.

Penyidikan terhadap keempat anggota Bais TNI yang diduga terlibat dalam penganiayaan masih berlangsung, dengan Puspom TNI yang bertanggung jawab atas proses ini. Mayjen Aulia Dwi Nasrullah meminta publik untuk bersabar dan menunggu sampai seluruh proses penyidikan selesai dilaksanakan.

Kasus ini menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam institusi militer, terutama terkait tindakan anggota yang melanggar hukum. TNI berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran akan ditindaklanjuti dengan serius.

Dengan serah terima jabatan ini, diharapkan akan ada langkah-langkah perbaikan dalam manajemen intelijen strategis di TNI, serta penegakan disiplin yang lebih ketat terhadap anggota yang terlibat dalam tindakan kriminal.

Details remain unconfirmed.

Artikel Kabais TNI: Penyerahan Jabatan Setelah Kasus Penyiraman Air Keras pertama kali tampil pada wartawarganews.

Rekrutmen SPPI Koperasi Merah Putih (KDKMP) telah resmi dibuka, menandai langkah baru dalam upaya pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa. Sebelumnya, harapan akan keterlibatan generasi muda dalam program ini hanya sebatas rencana, namun kini telah menjadi kenyataan dengan dibukanya pendaftaran.

Pendaftaran untuk rekrutmen ini dibuka hingga 17 April 2026, memberikan kesempatan bagi banyak calon pendaftar. Proses pendaftaran tidak dipungut biaya dan dapat dilakukan secara daring melalui situs sppi-kdkmp.id. Dengan syarat usia maksimal pendaftar adalah 35 tahun dan pendidikan minimal S1, program ini menargetkan untuk merekrut sekitar 30.000 tenaga pengawak koperasi.

Dalam pengumuman resmi, Kementerian Pertahanan menyatakan, “#SobatKemhan, Rekrutmen Nasional Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) resmi dibuka.” Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melibatkan generasi muda untuk berkontribusi dalam penguatan ekonomi desa.

Selain itu, pendaftar juga diwajibkan untuk sehat jasmani dan rohani, memiliki SKCK yang masih berlaku, dan bersedia ditempatkan di mana saja. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam memilih kandidat yang tepat untuk program ini.

Keterlibatan generasi muda dalam penguatan ekonomi desa dianggap penting, seperti yang dinyatakan dalam salah satu kutipan, “Keterlibatan generasi muda dalam penguatan ekonomi desa menjadi bagian penting dari upaya membangun ketahanan nasional.” Ini mencerminkan harapan bahwa desa yang mandiri dan sejahtera dapat menjadi fondasi kuat bagi stabilitas sosial dan ekonomi.

Dengan program ini, pemerintah berharap dapat menciptakan lebih banyak peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Target untuk memulai program ini adalah pada Agustus 2026, yang memberikan waktu bagi pendaftar untuk mempersiapkan diri.

Informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran dapat diakses melalui situs resmi, sppi-kdkmp.id. Keterlibatan masyarakat dalam program ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi perekonomian lokal dan nasional.

Dengan langkah ini, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih, yang diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Details remain unconfirmed.

Artikel Sppi kdkmp id: Rekrutmen SPPI Koperasi Merah Putih (KDKMP) Resmi Dibuka pertama kali tampil pada wartawarganews.

Rekrutmen SPPI Koperasi Merah Putih resmi dibuka, memberikan harapan baru bagi banyak calon pendaftar. Sebelumnya, banyak yang menantikan kesempatan ini, mengingat pentingnya peran generasi muda dalam pembangunan ekonomi desa.

Perubahan signifikan terjadi dengan dibukanya pendaftaran yang berlangsung hingga 17 April 2026. Proses pendaftaran ini tidak dipungut biaya dan dapat dilakukan secara daring melalui situs sppi-kdkmp.id.

Calon pendaftar kini dihadapkan pada persyaratan yang jelas, seperti usia maksimal 35 tahun dan pendidikan minimal S1. Selain itu, mereka juga harus sehat jasmani dan rohani, serta memiliki SKCK yang masih berlaku.

Keputusan untuk membuka rekrutmen ini berdampak langsung pada target pemerintah yang ingin merekrut dan melatih sekitar 30.000 tenaga pengawak koperasi. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi desa melalui keterlibatan generasi muda.

Kementerian Pertahanan menyatakan, “#SobatKemhan, Rekrutmen Nasional Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) resmi dibuka.” Pernyataan ini menegaskan bahwa program ini adalah langkah strategis dalam membangun ketahanan nasional.

Lebih lanjut, keterlibatan generasi muda dalam penguatan ekonomi desa dianggap sangat penting. “Keterlibatan generasi muda dalam penguatan ekonomi desa menjadi bagian penting dari upaya membangun ketahanan nasional,” ungkap sumber terkait.

Desa yang mandiri dan sejahtera diyakini dapat menjadi fondasi kuat bagi stabilitas sosial, ekonomi, serta ketahanan nasional. Dengan demikian, program ini tidak hanya berfokus pada rekrutmen, tetapi juga pada pengembangan kapasitas masyarakat desa.

Informasi dan pendaftaran dapat diakses melalui sppi-kdkmp.id, yang menjadi jembatan bagi calon pendaftar untuk mengikuti program ini. Pemerintah berharap dengan adanya program ini, akan tercipta sinergi antara generasi muda dan pengembangan ekonomi lokal.

Dengan demikian, rekrutmen ini diharapkan dapat menarik minat banyak calon pendaftar yang ingin berkontribusi dalam pembangunan desa. Keterlibatan aktif generasi muda dalam program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Details remain unconfirmed.

Artikel Sppi-kdkmp.id: Rekrutmen SPPI Koperasi Merah Putih Dibuka di pertama kali tampil pada wartawarganews.

Sebelum perkembangan terbaru ini, harapan untuk pengembangan ekonomi lokal di Indonesia cukup terbatas. Banyak daerah yang masih bergantung pada bantuan pemerintah dan kurang memiliki inisiatif untuk mandiri secara ekonomi. Koperasi sebagai salah satu model ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa belum sepenuhnya terwujud. Namun, dengan adanya program Koperasi Desa Merah Putih yang diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan, harapan baru muncul.

Pada 12 Maret 2026, Kementerian Pertahanan mengumumkan rencana perekrutan 30 ribu sarjana penggerak pembangunan Indonesia (SPPI) untuk mengelola Koperasi Desa Merah Putih. Perekrutan ini terbuka untuk umum, dengan syarat pendidikan terakhir minimal sarjana. Proses perekrutan dan pelatihan dijadwalkan dimulai pada Juni 2026, dan diharapkan 80 ribu koperasi dapat mulai beroperasi pada Agustus 2026.

Perubahan ini memberikan dampak langsung pada banyak pihak. Sarjana yang tertarik untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi lokal kini memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam program ini. Mereka yang lolos seleksi akan diangkat sebagai manajer di Koperasi Desa Merah Putih, yang diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam mengelola usaha. Selain itu, program ini juga didukung oleh Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri, yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi desa.

Menurut Donny Ermawan Taufanto, “Pemerintah menargetkan perekrutan dan pelatihan sekitar 30.000 tenaga pengawak melalui dukungan Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri.” Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam menjalankan program ini untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang lebih baik. Rico Ricardo Sirait menambahkan, “Siapa saja boleh mengikuti asalkan memiliki syarat pendidikan terakhir sarjana,” yang menegaskan inklusivitas program ini.

Dengan target operasional Koperasi Desa Merah Putih yang dimulai pada Agustus 2026, pemerintah berharap program ini dapat berjalan dengan baik. Donny Ermawan Taufanto juga menyatakan, “Bapak Presiden menargetkan program ini dapat segera berjalan dan mulai operasional secara bertahap pada bulan Agustus.” Ini menunjukkan adanya harapan besar untuk keberhasilan program ini dalam meningkatkan ekonomi lokal.

Namun, untuk memastikan keberhasilan operasional koperasi, Purwadi Arianto mengingatkan bahwa “Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih perlu diiringi dengan pembinaan dan pendampingan dari aspek kelembagaan, usaha, dan penguatan SDM agar operasionalisasinya berjalan sukses.” Hal ini menunjukkan bahwa selain perekrutan, dukungan berkelanjutan juga sangat penting untuk keberhasilan program ini.

Program perekrutan dan pendidikan SPPI oleh Kementerian Pertahanan ini telah diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto saat menjadi menteri pertahanan pada 2020. Dengan langkah ini, diharapkan akan ada perubahan signifikan dalam pengembangan ekonomi lokal di Indonesia, terutama di desa-desa yang selama ini kurang mendapatkan perhatian.

Details remain unconfirmed.

Artikel Sppi kopdes merah putih: Perekrutan SPPI untuk Koperasi Desa Merah Putih pertama kali tampil pada wartawarganews.

Sebelum pengumuman perekrutan sarjana penggerak pembangunan Indonesia (SPPI) untuk Koperasi Desa Merah Putih, harapan masyarakat terhadap program ini cukup tinggi. Program ini diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada tahun 2020, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan koperasi yang lebih baik.

Namun, pada 12 Maret 2026, Kementerian Pertahanan mengumumkan bahwa mereka akan merekrut 30 ribu sarjana untuk mengelola Koperasi Desa Merah Putih. Perekrutan ini terbuka untuk umum, dan semua sarjana serta magister dari berbagai jurusan dapat mendaftar. Hal ini menandai perubahan signifikan dalam pendekatan pemerintah terhadap pengembangan koperasi di Indonesia.

Proses perekrutan dan pelatihan SPPI dijadwalkan mulai pada Juni 2026, dengan target 80 ribu koperasi beroperasi pada Agustus 2026. SPPI yang berhasil lolos seleksi akan diangkat sebagai manajer di Koperasi Desa Merah Putih. Dukungan dari Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri menjadi faktor penting dalam kelancaran program ini.

Donny Ermawan Taufanto, salah satu pejabat terkait, menyatakan, “Pemerintah menargetkan perekrutan dan pelatihan sekitar 30.000 tenaga pengawak melalui dukungan Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri.” Pernyataan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melibatkan lebih banyak tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi.

Rico Ricardo Sirait menambahkan, “Siapa saja boleh mengikuti asalkan memiliki syarat pendidikan terakhir sarjana.” Ini membuka peluang bagi banyak individu untuk berkontribusi dalam program ini, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Dengan target operasional koperasi yang dimulai pada bulan Agustus, pemerintah berharap program ini dapat segera berjalan dan mulai memberikan manfaat. Donny Ermawan Taufanto juga menekankan pentingnya pembinaan dan pendampingan dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar operasionalisasinya berjalan sukses.

Purwadi Arianto, seorang ahli dalam pengembangan koperasi, menekankan bahwa “Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih perlu diiringi dengan pembinaan dan pendampingan dari aspek kelembagaan, usaha, dan penguatan SDM agar operasionalisasinya berjalan sukses.” Ini menunjukkan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada jumlah sarjana yang direkrut, tetapi juga pada kualitas pelatihan dan dukungan yang diberikan.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan koperasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, detail lebih lanjut mengenai pelaksanaan program ini masih perlu dikonfirmasi.

Artikel Sppi kopdes merah putih: Perekrutan SPPI untuk Koperasi Desa Merah Putih pertama kali tampil pada wartawarganews.

Bupati Sumba Timur menyatakan, “Pemerintah daerah berkomitmen mendukung berbagai program peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat.” Pernyataan ini disampaikan dalam kegiatan tatap muka dengan SPPI dan mitra dari Badan Gizi Nasional yang berlangsung pada 14 Maret 2026 di Aula Universitas Kristen Wira Wacana Sumba, Waingapu, Pulau Sumba.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat di Pulau Sumba. Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, juga menekankan bahwa, “Persoalan gizi, khususnya stunting, masih menjadi tantangan yang harus ditangani secara serius dan berkelanjutan.”

Dalam konteks ini, Kementerian Pertahanan berencana merekrut 30 ribu SPPI untuk mengelola Koperasi Desa Merah Putih. Targetnya, 80 ribu koperasi diharapkan mulai beroperasi pada Agustus 2026.

Calon SPPI akan menjalani proses seleksi dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kemenhan. Rapat koordinasi mengenai pendidikan SPPI telah dilaksanakan di Kantor Kementerian Pertahanan pada 12 Maret 2026, yang dipimpin oleh Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto.

SPPI memiliki peran strategis dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia koperasi. Dengan dukungan dari pemerintah daerah dan kementerian terkait, diharapkan program ini dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan dan gizi masyarakat di Pulau Sumba.

Artikel Sppi: Kegiatan Tatap Muka di Pulau Sumba pertama kali tampil pada wartawarganews.