Dalam acara ABPEDNAS Jaga Desa Award 2026 di Fairmont Jakarta, Burhanuddin menekankan pentingnya kejujuran. “Setiap kebijakan akan dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat luas,” ujarnya.

Pada Rabu, 22 April 2026, Jaksa Agung akan melantik 14 Kajati baru. Pelantikan ini bertujuan memperkuat struktur Kejaksaan Agung dalam penanganan kasus-kasus di tingkat desa.

Burhanuddin juga meminta jajarannya untuk tidak sembarangan menetapkan kepala desa sebagai tersangka. Ada 489 kasus yang melibatkan kepala desa pada semester I 2025. Angka ini meningkat dari 275 kasus pada tahun 2024.

Sejak 2015 hingga 2024, terdapat 851 kasus korupsi dana desa dengan total 973 pelaku. Setengah dari pelaku adalah kepala desa. Hal ini menunjukkan bahwa masalah di tingkat desa memang kompleks.

Kepala desa sering kali berasal dari latar belakang non-birokrasi dan minim pemahaman administrasi. Kesalahan administratif sering berujung pada jerat pidana tanpa proses pembinaan yang memadai.

Burhanuddin menegaskan bahwa penegakan hukum seharusnya menjadi langkah terakhir. “Penegakan hukum seharusnya menjadi ultimum remedium atau langkah terakhir, bukan langkah pertama,” katanya.

Penting untuk memperkuat transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Hal ini diperlukan agar pengawasan tidak hanya mengandalkan aparat penegak hukum.

Delapan dari 14 Kajati yang akan dilantik menjabat untuk kedua kalinya, menunjukkan adanya kontinuitas dalam kepemimpinan. Namun, tantangan tetap ada di depan mata.

Persoalan di tingkat desa memang kompleks dan memerlukan pendekatan yang holistik. Details remain unconfirmed.

Artikel Jaksa Agung ST Burhanuddin Ajak Kejujuran dalam Pengelolaan Desa pertama kali tampil pada wartawarganews.

Di antara pejabat yang dimutasi, Muhibuddin diangkat menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, sementara Harli Siregar dimutasi menjadi Inspektur III pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. Selain itu, Abdul Qohar AF diangkat menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Pejabat lainnya yang juga mengalami mutasi adalah Agus Sahat Sampe Tua Lumban Gaol, yang ditugaskan sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, dan Riono Budisantoso yang diangkat menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam keputusan ini, Dr. Sugeng Riyanta diangkat menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Dr. Sila Haholongan menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, dan Dr. Sutikno menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Selain itu, I Dewa Gede Wirajana diangkat menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, dan Dedie Tri Hariyadi diangkat menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Semua perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum di masing-masing daerah.

Menurut Anang Supriatna, informasi mengenai mutasi ini adalah benar, menegaskan pentingnya langkah tersebut untuk penyegaran organisasi. “Benar (mutasi),” ujarnya.

Mutasi ini merupakan bagian dari strategi Jaksa Agung untuk memperkuat struktur dan fungsi kejaksaan di seluruh Indonesia. Dengan adanya rotasi ini, diharapkan setiap Kepala Kejaksaan Tinggi dapat membawa inovasi dan perbaikan di wilayah kerjanya masing-masing.

Details remain unconfirmed.

Artikel Kejaksaan Tinggi: Rotasi 14 Kepala Kejaksaan Tinggi oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin pertama kali tampil pada wartawarganews.

Pemecatan Pam Bondi oleh Donald Trump sebagai Jaksa Agung AS menimbulkan pertanyaan mengenai alasan di balik keputusan tersebut. Bondi dipecat karena dianggap tidak agresif dalam menuntut musuh-musuh yang dianggap Trump.

Selama masa jabatannya, Bondi menghadapi kritik terkait penanganan berkas Jeffrey Epstein, yang menjadi sorotan publik. Trump sendiri menyatakan ketidakpuasan terhadap kinerja Bondi melalui media sosial, menekankan bahwa ia merasa Bondi tidak memenuhi harapan dalam melindungi kepentingan para korban Epstein.

Bondi, yang telah memiliki hubungan dekat dengan Trump selama lebih dari satu dekade, sebelumnya berusaha untuk merilis daftar klien Epstein. Namun, upaya tersebut mendapat kritik, dan Departemen Kehakiman mengakui bahwa tidak ada daftar klien Epstein yang ada.

Setelah pemecatannya, Todd Blanche ditunjuk sebagai Jaksa Agung sementara. Pemecatan ini juga dianggap sebagai respons terhadap kegagalan Bondi dalam melindungi kepentingan para korban Epstein, yang telah lama menunggu keadilan.

Bondi dikenal karena pemecatan besar-besaran pegawai karir di Departemen Kehakiman selama masa jabatannya. Meskipun dipecat, banyak firma lobi yang berusaha merekrutnya setelah kepergiannya dari pemerintahan.

Trump menyatakan, “Pam akan beralih ke pekerjaan baru yang sangat dibutuhkan dan penting di sektor swasta.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun Bondi dipecat, ia masih memiliki peluang karir di luar pemerintahan.

Beberapa tokoh, termasuk Annie Farmer dan Gloria Allred, mengungkapkan kekecewaan terhadap kinerja Bondi. Farmer menyatakan, “Ini bukan tentang satu orang; ini tentang pemerintah dan sistem peradilan yang telah berulang kali gagal para penyintas Epstein,” sementara Allred menambahkan, “Dia telah menghancurkan kepercayaan yang seharusnya dimiliki korban terhadap DOJ.”

Dengan pemecatan ini, banyak yang bertanya-tanya apa langkah selanjutnya bagi Bondi dan bagaimana hal ini akan mempengaruhi kasus-kasus yang melibatkan Epstein. Detail tetap belum terkonfirmasi.

Artikel Pam Bondi Dipecat oleh Donald Trump pertama kali tampil pada wartawarganews.