Dadan Hindayana menegaskan, “Kebijakan WFH diterapkan secara terukur dan tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.” Kebijakan ini juga bertujuan untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM).

Selain itu, BGN menganggarkan Rp 113 miliar untuk penggunaan jasa event organizer (EO) dalam rangka mendukung pengelolaan administrasi dan keuangan yang lebih tertib. Dadan Hindayana menyatakan, “Penggunaan jasa EO dalam konteks ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kegiatan berjalan secara profesional, terstandar, dan tepat waktu.”

BGN masih dalam tahap awal pembentukan sebagai lembaga baru, dan penggunaan EO dinilai membantu dalam pengelolaan kegiatan yang lebih efisien.

Kepala BGN juga menyoroti pentingnya kendaraan dalam mendukung distribusi layanan gizi ke daerah-daerah terpencil. Dadan Hindayana menyebutkan, “Ini untuk menjangkau daerah-daerah yang sangat sulit, menjangkau desa-desa, ini untuk menunjang operasional.”

BGN berencana untuk mengakuisisi 21.000 motor listrik dengan harga pasar per unit sebesar Rp 52 juta dan harga beli sebesar Rp 40 juta per unit, yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas distribusi layanan gizi.

Dengan kebijakan dan rencana ini, BGN berharap dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memastikan bahwa program-program gizi dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Details remain unconfirmed.

Artikel Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana Umumkan Kebijakan WFH pertama kali tampil pada wartawarganews.

Badan Gizi Nasional (BGN) telah merealisasikan pengadaan sebanyak 21.801 motor untuk kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, motor-motor tersebut belum didistribusikan kepada para kepala SPPG karena masih harus menjalani proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN).

Proses pengadaan motor ini dimulai sejak bulan Desember 2025 dan merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025. Dadan Hindayana, seorang pejabat di BGN, menjelaskan bahwa total motor listrik yang direalisasikan adalah 21.801 unit dari total 25.000 unit yang dipesan. Meskipun pengadaan ini sudah dilakukan, masyarakat diingatkan untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi, terutama terkait isu hoaks yang menyebutkan pengadaan hingga 70.000 unit.

Dadan Hindayana menegaskan, “Informasi 70 ribu unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25 ribu unit yang dipesan di tahun 2025.” Pernyataan ini menunjukkan pentingnya keakuratan informasi dalam konteks pengadaan barang pemerintah, terutama yang berkaitan dengan program gizi nasional.

Pengadaan motor ini bertujuan untuk mendukung operasional kepala SPPG, yang berperan penting dalam memastikan pemenuhan gizi masyarakat. Dengan adanya motor ini, diharapkan kepala SPPG dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas mereka, terutama dalam distribusi makanan bergizi kepada masyarakat yang membutuhkan.

Namun, hingga saat ini, motor-motor tersebut belum dibagikan kepada kepala SPPG. Hal ini disebabkan oleh proses pencatatan yang harus dilakukan terlebih dahulu sebagai BMN sebelum distribusi dapat dilakukan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa semua barang yang dibeli dengan anggaran negara tercatat dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Masyarakat diminta untuk tetap waspada terhadap informasi yang tidak jelas dan tidak terverifikasi. Dadan Hindayana mengingatkan agar publik tidak mudah terpengaruh oleh berita yang tidak akurat, terutama yang berkaitan dengan pengadaan barang pemerintah yang dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap kinerja pemerintah.

Dengan adanya pengadaan motor ini, diharapkan program gizi nasional dapat berjalan lebih lancar dan efektif. Namun, detail lebih lanjut mengenai distribusi motor dan dampaknya terhadap program gizi masih perlu ditunggu. Details remain unconfirmed.

Artikel Badan Gizi Nasional: Pengadaan Motor untuk Mendukung Program Makan Bergizi Gratis pertama kali tampil pada wartawarganews.

Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG,” ujar Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), mengenai pembelian sepeda motor listrik yang baru-baru ini dikonfirmasi. BGN mengumumkan bahwa mereka telah melakukan pembelian motor listrik untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan total 25.000 unit.

Dadan Hindayana menambahkan, “Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025.” Namun, ia juga menjelaskan bahwa saat ini motor listrik tersebut belum didistribusikan. “Motor tersebut belum dibagikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat terlebih dahulu sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum didistribusikan,” jelasnya.

Proses realisasi pengadaan motor listrik ini akan dilakukan secara bertahap, dimulai pada Desember 2025. Dari total 25.000 unit yang dipesan, realisasi saat ini mencapai 21.801 unit. Dadan Hindayana menegaskan bahwa informasi mengenai jumlah pengadaan yang mencapai 70.000 unit adalah tidak benar.

Motor listrik yang digunakan adalah model Emmo JVX GT, yang memiliki harga Rp 49,95 juta. Motor ini dirancang untuk segala medan, dapat digunakan di jalan raya maupun offroad, dengan jarak tempuh mencapai 70 km dan kecepatan maksimal 85 km/jam.

Motor ini dilengkapi dengan baterai berkapasitas 72v 31Ah dan mendukung fast charging. Selain itu, motor ini juga memiliki garansi rangka selama 5 tahun dan komponen elektrik selama 1 tahun.

Keberadaan sepeda motor listrik untuk operasional MBG ini muncul di tengah langkah pemerintah mengumumkan defisit anggaran yang terjadi Kuartal I 2026. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan efisiensi operasional dalam sektor pelayanan gizi meskipun dalam kondisi anggaran yang terbatas.

Dengan pengadaan motor listrik ini, diharapkan dapat mendukung mobilitas dan efektivitas kerja SPPG dalam menjalankan tugasnya. Proses administrasi sebagai BMN diharapkan dapat segera diselesaikan agar distribusi motor dapat dilakukan tepat waktu.

Informasi lebih lanjut mengenai pengadaan dan distribusi motor listrik ini akan terus diperbarui seiring dengan perkembangan proses administrasi yang sedang berlangsung.

Artikel Motor listrik operasional mbg pertama kali tampil pada wartawarganews.

Apakah PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Co. Tbk terlibat dalam penjualan produk susu yang seharusnya tidak diperjualbelikan? Ya, Ultrajaya telah menghentikan distribusi produk susu kepada pemasok yang menjual susu berlabel ‘Tidak Untuk Diperjualbelikan’.

Corporate Secretary Ultrajaya, Helina Widayani, mengonfirmasi bahwa produk tersebut telah ditarik sepenuhnya dari peredaran komersial. Penarikan ini dilakukan setelah susu program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditemukan dijual di minimarket seharga Rp4.000 per kemasan 125 mililiter.

Dalam pernyataannya, Helina menegaskan, “Pihak pemasok yang menjual susu sekolah ke outlet tersebut sudah kami stop pengirimannya dan tidak akan diberikan pasokan susu sekolah di masa mendatang.” Hal ini menunjukkan tindakan tegas Ultrajaya terhadap pemasok yang melanggar ketentuan.

Badan Gizi Nasional (BGN) juga menegaskan bahwa mereka tidak memiliki ikatan kontrak eksklusif dengan produsen susu manapun. Dadan Hindayana, perwakilan BGN, menyatakan, “BGN tidak pernah membuat kontrak dan berkomitmen dengan produsen manapun.”

Kasus ini mencuat setelah susu yang seharusnya tidak diperjualbelikan ditemukan di minimarket. Nanik Sudaryati Deyang dari BGN menambahkan, “Itu kan bukan produknya kita. Kita MBG nggak pernah punya, bikin susu.” Ini menegaskan bahwa susu yang dijual tidak berasal dari program resmi BGN.

Ultrajaya memastikan bahwa produk yang ada di minimarket diduga dilakukan oleh salah satu pemasok nakal. Pemasok yang terlibat dalam kasus ini telah diputus kerja sama secara permanen, menandakan langkah serius dari Ultrajaya untuk menjaga integritas produk mereka.

PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk didirikan pada 1958 di Bandung, Jawa Barat, dan bergerak di industri makanan dan minuman, khususnya minuman susu dan teh. Perusahaan ini memiliki reputasi yang kuat dalam menyediakan produk berkualitas tinggi kepada konsumen.

Ke depan, Ultrajaya berkomitmen untuk memastikan bahwa produk mereka tidak lagi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, detail lebih lanjut mengenai langkah-langkah yang akan diambil masih belum terkonfirmasi.

Artikel Ultrajaya Menghentikan Distribusi Produk Susu Berlabel ‘Tidak Untuk Diperjualbelikan’ pertama kali tampil pada wartawarganews.

Apakah program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah disalahgunakan untuk keuntungan pribadi? Badan Gizi Nasional (BGN) menegur seorang pria yang viral karena mengklaim mendapatkan keuntungan sebesar Rp 6 juta per hari dari program makan bergizi gratis (MBG).

BGN mengambil tindakan tegas dengan melakukan suspend operasional sementara terhadap SPPG yang dimiliki pria tersebut. Meskipun pria itu memiliki hingga tujuh titik SPPG, baru satu yang beroperasi.

Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa program MBG bukanlah ladang bisnis pribadi. “Ini bukan bisnis ya. Ini adalah program pemerintah untuk mencerdaskan anak-anak. Bukan kemudian dilakukan seperti itu,” ujarnya.

BGN telah menugaskan tim pengawasan untuk menemui pria yang bersangkutan. Hasil pengecekan menunjukkan adanya masalah teknis pada fasilitas dapur, termasuk tata letak yang tidak sesuai dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang tidak memenuhi standar.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa mereka siap untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan SPPG. “Setelah dicek dapurnya ternyata layout-nya salah dan IPAL-nya tidak benar, jadi kami suspend,” tambah Nanik.

BGN juga membentuk satuan khusus yang bertugas memantau pelaksanaan sertifikasi di seluruh SPPG. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa program yang ditujukan untuk meningkatkan gizi anak-anak tidak disalahgunakan.

Program makan bergizi gratis (MBG) adalah inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk mencerdaskan anak-anak melalui penyediaan makanan bergizi. Namun, insiden ini menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap pelaksanaan program tersebut.

Dengan adanya tindakan dari BGN, diharapkan akan ada perbaikan dalam pengelolaan SPPG dan mencegah terjadinya penyalahgunaan di masa depan. Detail lebih lanjut mengenai langkah-langkah yang akan diambil masih belum terkonfirmasi.

Artikel Sppg: Badan Gizi Nasional Tegur Pria Viral Pamer Keuntungan dari pertama kali tampil pada wartawarganews.

Bupati Sumba Timur menyatakan, “Pemerintah daerah berkomitmen mendukung berbagai program peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat.” Pernyataan ini disampaikan dalam kegiatan tatap muka dengan SPPI dan mitra dari Badan Gizi Nasional yang berlangsung pada 14 Maret 2026 di Aula Universitas Kristen Wira Wacana Sumba, Waingapu, Pulau Sumba.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat di Pulau Sumba. Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, juga menekankan bahwa, “Persoalan gizi, khususnya stunting, masih menjadi tantangan yang harus ditangani secara serius dan berkelanjutan.”

Dalam konteks ini, Kementerian Pertahanan berencana merekrut 30 ribu SPPI untuk mengelola Koperasi Desa Merah Putih. Targetnya, 80 ribu koperasi diharapkan mulai beroperasi pada Agustus 2026.

Calon SPPI akan menjalani proses seleksi dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kemenhan. Rapat koordinasi mengenai pendidikan SPPI telah dilaksanakan di Kantor Kementerian Pertahanan pada 12 Maret 2026, yang dipimpin oleh Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto.

SPPI memiliki peran strategis dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia koperasi. Dengan dukungan dari pemerintah daerah dan kementerian terkait, diharapkan program ini dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan dan gizi masyarakat di Pulau Sumba.

Artikel Sppi: Kegiatan Tatap Muka di Pulau Sumba pertama kali tampil pada wartawarganews.