Empat terdakwa telah menjalani sidang dakwaan pada 29 April 2026. Mereka dianggap melakukan serangan terhadap Andrie Yunus karena alasan dendam pribadi. Oditur Militer telah mengajukan permohonan pemeriksaan Andrie Yunus sebagai saksi korban sebanyak dua kali.

Oditur menawarkan tiga alternatif pemberian kesaksian kepada Andrie Yunus. Namun, dia masih menjalani pengobatan intensif di RSCM. Majelis hakim meminta Andrie untuk dihadirkan dalam persidangan.

Pada 27 Maret 2026, Puspom TNI mengirimkan surat pertama untuk meminta kehadiran Andrie Yunus. LPSK memberikan respons pada 30 Maret 2026. Surat kedua dikirimkan pada 13 April 2026, dan LPSK merespons pada 16 April 2026.

Dimas Bagus Arya, bagian dari tim kuasa hukum Andrie Yunus, mengatakan bahwa mereka mempertimbangkan cara tidak langsung untuk menghadiri kesaksian karena kondisi kesehatan kliennya. Dia juga menyatakan bahwa serangan tersebut berpotensi menutupi keterlibatan aktor lapangan lainnya.

Saat ini, situasi di pengadilan masih berkembang. Majelis hakim menegaskan pentingnya kehadiran Andrie Yunus dalam proses hukum ini. Hal ini menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk organisasi seperti KontraS dan LPSK.

Artikel Pengadilan militer andrie yunus pertama kali tampil pada wartawarganews.

Andrie Yunus adalah aktivis KontraS yang disiram air keras oleh para terdakwa. Penyiraman terjadi pada 12 April 2026 di Jakarta. Para terdakwa melakukan tindakan ini karena merasa Andrie telah melecehkan institusi TNI.

Fakta kunci dari kasus ini:

• Empat terdakwa dalam kasus ini adalah Sersan Dua Edi Sudarko, Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi, Kapten Nandala Dwi Prasetyo, dan Letnan Satu Sami Lakka.
• Oditur mendakwa para terdakwa dengan Pasal 469 ayat (1) KUHP Jo Pasal 20 huruf c KUHP.
• Andrie Yunus tidak dapat hadir sebagai saksi karena masih dalam perawatan medis di RSCM.
• Terdakwa I dan II terkena cairan kimia yang mereka siramkan kepada Andrie Yunus.
• Keterlibatan anggota TNI terungkap setelah dua terdakwa tidak mengikuti apel pagi.

Oditur menyatakan bahwa Andrie Yunus dituduh melancarkan narasi anti militerisme. Hakim meminta oditur untuk menghadirkan Andrie Yunus di persidangan. Namun, hingga saat ini, belum ada kepastian mengenai kehadiran saksi tersebut.

Sementara itu, para terdakwa berencana memberi pelajaran kepada Andrie Yunus sebagai efek jera. Kejadian ini memicu kekhawatiran mengenai kekerasan terhadap aktivis di Indonesia. Pengamat mengatakan bahwa kasus ini dapat berdampak pada kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia di negara ini.

Artikel Andrie yunus: Kasus Penyiraman Air Keras pertama kali tampil pada wartawarganews.

Dalam acara tersebut, Luthfi menyatakan, “Saya akan coba Kabupaten Batang ini menjadi percontohan atau role model PPRT di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah.” PPRT Batang, yang didirikan pada 7 Juli 2017, telah menjadi satu-satunya organisasi RT yang diakui sebagai model pengembangan masyarakat di tingkat provinsi dan nasional.

Selain itu, Luthfi terlihat mengendarai sepeda listrik Specialized Turbo Levo yang bernilai antara Rp 130 juta hingga Rp 250 juta. Ia menjelaskan bahwa sepeda tersebut dipinjam dari seseorang, menambah perhatian publik terhadap gaya hidupnya.

Di sisi lain, Andrie Yunus, yang merupakan anggota PPRT Batang, sedang menjalani perawatan intensif di RSCM Jakarta setelah mengalami serangan asam. Ia telah menjalani lima operasi dan diperkirakan akan menjalani operasi mata lagi dalam empat bulan ke depan. Menurut rekannya, Fatia Maulidiyanti, “Andrie akan tetap menjalani pengobatan sampai beberapa bulan ke depan.”

Ahmad Luthfi juga mengungkapkan rencananya untuk memberikan pelatihan bagi para pemimpin RT guna meningkatkan profesionalisme mereka. Saat ini, terdapat 204.000 RT di Jawa Tengah yang berperan penting dalam pengembangan masyarakat.

M Faiz Kurniawan, seorang tokoh masyarakat, menambahkan, “Kita jaga keguyuban agar Batang semakin berkembang, sehingga pendapatan asli daerah meningkat dan bisa mandiri secara fiskal.” Ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan langkah-langkah ini, Ahmad Luthfi berupaya menjadikan PPRT Batang sebagai contoh bagi daerah lain dalam pengembangan komunitas yang berkelanjutan. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal kesehatan dan keselamatan anggota komunitas seperti Andrie Yunus.

Ke depan, akan menarik untuk melihat bagaimana inisiatif ini mempengaruhi perkembangan PPRT Batang dan apakah model ini dapat diadopsi oleh daerah lain di Jawa Tengah dan sekitarnya.

Artikel Ahmad Luthfi dan PPRT Batang: Percontohan Pengembangan Masyarakat pertama kali tampil pada wartawarganews.

Pada 9 April 2026, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Jakarta. Dalam pernyataannya, Gibran menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya agar harga BBM tetap terjangkau bagi masyarakat kecil.

Gibran menyampaikan apresiasi atas usulan untuk menaikkan harga BBM, namun menekankan bahwa langkah tersebut tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. “Hal tersebut tidak sejalan dengan arahan Bapak Presiden Prabowo yang secara jelas dan tegas telah memerintahkan jajarannya untuk menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi agar tetap terjangkau oleh masyarakat kecil,” ujar Gibran.

Pemerintah bertekad untuk melakukan efisiensi dan refocusing anggaran guna melindungi masyarakat lapisan bawah dari efek berantai yang mungkin ditimbulkan oleh kenaikan harga BBM. Gibran menambahkan bahwa langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.

Selain itu, Gibran juga mendorong pelibatan hakim ad-hoc dari kalangan profesional dalam proses persidangan kasus penyiraman terhadap aktivis Andrie Yunus. Ia menekankan bahwa proses peradilan harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. “Oleh sebab itu, pelibatan langsung kalangan profesional dengan rekam jejak dan integritas yang kuat sebagai hakim ad-hoc di pengadilan penyiraman air keras terhadap Saudara Andrie Yunus menjadi sangat penting, untuk menjaga kepercayaan publik dan marwah hukum,” jelasnya.

Gibran menegaskan pentingnya keadilan yang diyakini oleh masyarakat, dengan menyatakan, “Kita ingin keadilan tidak hanya ditegakkan tapi juga diyakini oleh masyarakat.” Pernyataan ini menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) baru saja melakukan serah terima jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI. Penyerahan ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban setelah terungkapnya kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, yang mengakibatkan luka bakar sebesar 24 persen pada tubuhnya.

Jabatan Kabais yang sebelumnya dijabat oleh Letjen TNI Yudi Abrimantyo telah diserahkan. Yudi Abrimantyo menjabat Kabais TNI sejak 22 Maret 2024 dan mengundurkan diri setelah kasus penyiraman air keras tersebut mencuat ke publik.

Dalam pernyataannya, Kapuspen TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah menyatakan, “Jadi kami perlu sampaikan di sini, sebagai bentuk pertanggungjawaban, hari ini telah dilaksanakan penyerahan jabatan Kabais.” Ia juga menegaskan komitmen TNI untuk menindak tegas setiap pelanggaran hukum dan disiplin yang dilakukan oleh prajurit TNI.

Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus melibatkan empat anggota Bais TNI yang telah ditangkap sebagai pelaku. Danpuspom TNI Mayor Jenderal TNI Yusri Nuryanto mengonfirmasi bahwa keempat pelaku tersebut merupakan anggota dari Denma Bais TNI.

“Kami sampaikan bahwa keempat yang diduga pelaku ini semuanya anggota dari Denma Bais TNI, bukan dari satuan mana-mana, tapi dari Denma Bais TNI,” ungkap Yusri Nuryanto.

Penyidikan terhadap keempat anggota Bais TNI yang diduga terlibat dalam penganiayaan masih berlangsung, dengan Puspom TNI yang bertanggung jawab atas proses ini. Mayjen Aulia Dwi Nasrullah meminta publik untuk bersabar dan menunggu sampai seluruh proses penyidikan selesai dilaksanakan.

Kasus ini menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam institusi militer, terutama terkait tindakan anggota yang melanggar hukum. TNI berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran akan ditindaklanjuti dengan serius.

Dengan serah terima jabatan ini, diharapkan akan ada langkah-langkah perbaikan dalam manajemen intelijen strategis di TNI, serta penegakan disiplin yang lebih ketat terhadap anggota yang terlibat dalam tindakan kriminal.

Details remain unconfirmed.

Artikel Kabais TNI: Penyerahan Jabatan Setelah Kasus Penyiraman Air Keras pertama kali tampil pada wartawarganews.

Letjen TNI Yudi Abrimantyo telah resmi menyerahkan jabatannya sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI pada 25 Maret 2026 di Mabes TNI, Jakarta Timur. Penyerahan jabatan ini dilakukan di tengah proses investigasi terkait kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus, yang mengalami luka bakar sebesar 24 persen di tubuhnya akibat insiden tersebut.

Kapuspen TNI, Mayjen Aulia Nasrullah, menyatakan bahwa penyerahan jabatan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban. “Jadi kami perlu sampaikan di sini, sebagai bentuk pertanggungjawaban, hari ini telah dilaksanakan penyerahan jabatan Kabais,” ujar Aulia.

Yudi Abrimantyo menjabat sebagai Kabais TNI sejak Maret 2024, berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/329/III/2024. Sebelum menjabat sebagai Kabais, Yudi memiliki pengalaman yang luas di bidang intelijen dan pernah menduduki beberapa posisi strategis di TNI dan Kementerian Pertahanan.

Dalam konteks penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, Mabes TNI mengonfirmasi bahwa terduga pelaku adalah anggota Denma Bais. Empat orang terduga pelaku berasal dari TNI AU dan AL, yaitu Kapten NDP, Lettu SL, Lettu BHW, dan Serda ES.

Yudi Abrimantyo, yang lulus dari Akademi Militer pada tahun 1989, sebelumnya menjabat sebagai Paban Utama A-5 Dit A BAIS TNI dari 2016 hingga 2018, Bandep Urusan Sosial Budaya Deputi Bidang Pengembangan Setjen Wantanas dari 2018 hingga 2020, serta Sekretaris Ditjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan dari 2020 hingga 2021.

Selanjutnya, Yudi menjabat sebagai Kepala Badan Instalasi Strategis Nasional Kementerian Pertahanan dari 2021 hingga 2024. Pengalaman dan latar belakangnya di bidang intelijen serta Kopassus membuatnya menjadi sosok yang berpengaruh dalam struktur TNI.

TNI menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap pelanggaran hukum dan disiplin yang dilakukan oleh prajurit TNI. “Tentara Nasional Indonesia menegaskan komitmennya dengan menindak tegas setiap pelanggaran hukum dan disiplin yang dilakukan oleh prajurit TNI,” tambah Mayjen Aulia Dwi Nasrullah.

Details remain unconfirmed mengenai langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil oleh TNI terkait kasus ini. Investigasi masih berlangsung dan publik menunggu hasilnya.

Artikel Kabais TNI: Yudi Abrimantyo Serahkan Jabatan di Tengah Kasus Penyiraman Air Keras pertama kali tampil pada wartawarganews.

TNI menjamin seluruh proses hukum akan berjalan secara transparan. Empat prajurit dari Detasemen Markas (Denma) Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI ditahan sebagai pelaku penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus pada 12 Maret 2026 di Jakarta. Keempat prajurit yang ditahan terdiri dari tiga perwira pertama dan satu bintara, yang berasal dari matra Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU).

Para tersangka yang ditahan adalah Kapten NDP, Lettu SL, Lettu BHW, dan Serda ES. Andrie Yunus mengalami luka bakar 24 persen akibat insiden tersebut. TNI menerapkan Pasal 467 KUHP sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penganiayaan, dengan ancaman hukuman penjara mulai dari 4 hingga 7 tahun.

Penyelidikan internal TNI menemukan kejanggalan pascainsiden di Salemba. Mayor Jenderal Aulia Dwi Nasrullah menyatakan, “Kami tidak akan menutup-nutupi hasil penyelidikan ini kepada publik.” Sementara itu, Mayor Jenderal Yusri Nuryanto menambahkan, “Kami masih mendalami peran masing-masing, siapa berbuat apa.”

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga mengonfirmasi bahwa anggotanya sedang bekerja untuk mengusut kasus ini. Penyidik telah mengajukan permohonan visum et repertum ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk mendukung proses hukum.

Komisi III DPR menyebut aksi penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus sebagai kejahatan terhadap demokrasi. Habiburokhman menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk resistensi atau perlawanan terhadap komitmen pemerintahan Presiden Prabowo untuk memaksimalkan perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

TNI saat ini sedang menyelesaikan pemberkasan dari keempat tersangka untuk segera dilimpahkan kepada Oditurat Militer. Proses hukum yang transparan diharapkan dapat memberikan keadilan bagi korban dan mencegah kejadian serupa di masa depan.

Artikel Bais tni adalah bagian dari TNI yang terlibat dalam kasus penyiraman air keras pertama kali tampil pada wartawarganews.

“Kami masih mendalami peran masing-masing, siapa berbuat apa,” ujar Mayor Jenderal Yusri Nuryanto, menanggapi penahanan empat prajurit dari Bais TNI yang diduga terlibat dalam penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.

Insiden tersebut terjadi pada 12 Maret 2026, dan sejak itu, TNI telah melakukan penyelidikan internal. Keempat prajurit yang ditahan terdiri dari tiga perwira pertama dan satu bintara, yang berasal dari matra Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU).

Keempat tersangka, yaitu Kapten NDP, Lettu SL, Lettu BHW, dan Serda ES, ditahan pada 18 Maret 2026. TNI menerapkan Pasal 467 KUHP sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penganiayaan, dengan ancaman hukuman penjara mulai dari 4 hingga 7 tahun.

Andrie Yunus mengalami luka bakar dengan persentase mencapai 24%. Penyidik telah mengajukan permohonan visum et repertum ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk mendalami lebih lanjut kondisi korban.

Mayor Jenderal Aulia Dwi Nasrullah menegaskan, “Kami tidak akan menutup-nutupi hasil penyelidikan ini kepada publik.” Pernyataan ini menunjukkan komitmen TNI untuk transparansi dalam proses hukum yang sedang berlangsung.

Habiburokhman, seorang pengamat, menilai bahwa aksi penyiraman air keras tersebut merupakan bentuk resistensi atau perlawanan terhadap komitmen pemerintahan Presiden Prabowo untuk memaksimalkan perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Penyidik masih mendalami motif di balik serangan tersebut, dan detail lebih lanjut mengenai kasus ini diharapkan segera terungkap. Penyelidikan ini menjadi sorotan publik, mengingat pentingnya penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Details remain unconfirmed.

Artikel Bais tni: Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus: TNI Tahan Empat Prajurit pertama kali tampil pada wartawarganews.

TNI menjamin seluruh proses hukum akan berjalan secara transparan. Empat prajurit dari Detasemen Markas (Denma) Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI ditahan sebagai pelaku penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus yang terjadi pada 12 Maret 2026 di Jakarta.

Keempat prajurit yang ditahan terdiri dari tiga perwira pertama dan satu bintara, yang berasal dari matra Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU). Mereka adalah Kapten NDP, Lettu SL, Lettu BHW, dan Serda ES.

Andrie Yunus mengalami luka bakar 24 persen akibat insiden tersebut. Penyelidikan internal TNI menemukan kejanggalan pascainsiden di Salemba, yang memicu penahanan para prajurit.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa anggotanya sedang bekerja untuk mengusut kasus ini. Penyidik telah mengajukan permohonan visum et repertum ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk mendalami lebih lanjut kondisi Andrie.

TNI menerapkan Pasal 467 KUHP sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penganiayaan, dengan ancaman hukuman penjara mulai dari 4 hingga 7 tahun bagi para tersangka. Mayor Jenderal Aulia Dwi Nasrullah menegaskan, “Kami tidak akan menutup-nutupi hasil penyelidikan ini kepada publik.”

Mayor Jenderal Yusri Nuryanto juga menambahkan, “Kami masih mendalami peran masing-masing, siapa berbuat apa.” Pernyataan ini menunjukkan keseriusan TNI dalam menangani kasus ini.

Habiburokhman, anggota Komisi III DPR, menilai aksi penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus sebagai kejahatan terhadap demokrasi. Ia menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk resistensi atau perlawanan terhadap komitmen pemerintahan Presiden Prabowo untuk memaksimalkan perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Saat ini, TNI sedang menyelesaikan pemberkasan dari keempat tersangka untuk segera dilimpahkan kepada Oditurat Militer. Proses hukum yang transparan diharapkan dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi TNI.

Details remain unconfirmed.

Artikel Bais TNI adalah Pelaku Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus pertama kali tampil pada wartawarganews.

“Kami masih mendalami peran masing-masing, siapa berbuat apa,” ungkap Mayor Jenderal Yusri Nuryanto dalam konferensi pers mengenai insiden penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus yang terjadi pada 12 Maret 2026.

TNI telah menahan empat prajurit dari Bais TNI yang diduga terlibat dalam serangan tersebut. Keempat prajurit yang ditahan terdiri dari tiga perwira pertama dan satu bintara, yang berasal dari matra Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU). Mereka adalah Kapten NDP, Lettu SL, Lettu BHW, dan Serda ES.

Insiden ini memicu perhatian publik dan menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen TNI terhadap hak asasi manusia. Mayor Jenderal Aulia Dwi Nasrullah menegaskan, “Kami tidak akan menutup-nutupi hasil penyelidikan ini kepada publik,” menunjukkan transparansi dalam proses hukum yang sedang berlangsung.

Penyidik telah mengajukan permohonan visum et repertum ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk menilai dampak fisik dari serangan tersebut. Andrie Yunus dilaporkan mengalami luka bakar dengan persentase mencapai 24% pada tubuhnya.

TNI menerapkan Pasal 467 KUHP sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penganiayaan, dengan ancaman hukuman penjara mulai dari 4 hingga 7 tahun bagi para pelaku. Penyelidikan masih mendalami motif di balik serangan ini, yang dianggap sebagai bentuk resistensi terhadap komitmen pemerintahan Presiden Prabowo dalam memaksimalkan perlindungan hak asasi manusia, menurut pernyataan Habiburokhman.

Seiring dengan berjalannya penyelidikan, masyarakat menunggu hasil yang jelas dan tindakan lebih lanjut dari TNI. Penahanan prajurit ini menjadi sorotan penting dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Artikel Bais tni: Penyiraman Air Keras terhadap Andrie Yunus: TNI Tahan Empat Prajurit pertama kali tampil pada wartawarganews.