Ketua Majelis Hakim menyatakan, “Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan penuntut umum serta memulihkan hak, kedudukan, harkat, dan martabatnya.” Keputusan ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak menemukan cukup bukti untuk mendukung tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Sementara itu, di tempat lain, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Negeri Mimika mengalami gangguan berkepanjangan. Gangguan ini telah mengganggu akses publik terhadap informasi mengenai proses peradilan, yang seharusnya menjadi salah satu fungsi utama SIPP sebagai instrumen keterbukaan informasi publik.

Ahmad Matdoan, S.H., seorang pengamat hukum, menilai bahwa Pengadilan Negeri Mimika menunjukkan kinerja yang buruk dalam pengelolaan layanan informasi berbasis digital. Ia menyatakan, “Ini bukan sekadar error teknis. Ini bentuk kelalaian serius.” Menurutnya, ketidakmampuan SIPP untuk diakses dan kurangnya pemberitahuan resmi dari pihak pengadilan mencerminkan lemahnya standar pelayanan publik.

What observers say

Ahmad Matdoan juga menambahkan, “Ketika SIPP tidak bisa diakses dan dibiarkan berlarut tanpa informasi, itu sama saja menutup akses publik terhadap proses peradilan.” Hal ini menunjukkan pentingnya transparansi dalam sistem peradilan, di mana akses informasi menjadi fondasi kepercayaan publik.

SIPP merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam mendorong transparansi peradilan modern. Namun, hingga kini, Pengadilan Negeri Mimika belum memberikan klarifikasi resmi terkait gangguan SIPP yang terjadi. Publik pun berhak mempertanyakan komitmen pengadilan terhadap keadilan yang transparan.

Details remain unconfirmed mengenai kapan tepatnya SIPP di PN Mimika akan diperbaiki dan apakah ada pembiaran yang disengaja terkait gangguan tersebut. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat mengenai akses informasi yang seharusnya mereka terima dari lembaga peradilan.

Artikel Sipp: Amsal Christy Sitepu Divonis Bebas, di PN Mimika Mengalami Gangguan pertama kali tampil pada wartawarganews.

Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR RI, mengumumkan bahwa Komisi III DPR RI meminta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kejaksaan Negeri Karo pada 3 April 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Permintaan ini muncul setelah terungkapnya dugaan intimidasi yang dialami oleh Amsal Christy Sitepu.

DPR menyoroti pentingnya evaluasi ini, dengan menekankan bahwa Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan harus turun tangan untuk menangani masalah ini. Habiburokhman menyatakan, “Harus dilakukan evaluasi menyeluruh dan dilaporkan secara tertulis dalam waktu satu bulan.” Hal ini menunjukkan urgensi DPR dalam memastikan integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum.

Dalam konteks yang lebih luas, DPR mencium adanya dugaan pelanggaran oleh oknum kejaksaan, yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Habiburokhman juga meminta Komisi Kejaksaan Republik Indonesia untuk melakukan eksaminasi terhadap kasus ini, yang dianggap sebagai ujian bagi integritas aparat.

Habiburokhman membandingkan surat penetapan pengadilan dengan surat yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Karo, yang diakui oleh Kejari Karo sebagai kesalahan. “Ini kan dua hal yang berbeda, kalau penangguhan penahanan itu kan diatur di Pasal 108, pengalihan jenis penahanan Pasal 108, sementara penangguhan penahanan Pasal 110 KUHP Baru,” jelasnya.

DPR menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Mereka meminta agar kasus ini diusut sampai tuntas, dengan harapan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

Reaksi dari pihak Kejaksaan Negeri Karo juga muncul, di mana Kajari Karo menyatakan, “Siap pimpinan, siap salah pimpinan.” Pernyataan ini menunjukkan kesediaan untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi.

Kasus ini melibatkan Amsal Christy Sitepu dan penanganan hukumnya oleh Kejaksaan Negeri Karo, yang kini menjadi sorotan publik dan DPR. Evaluasi yang diminta diharapkan dapat memberikan kejelasan dan langkah perbaikan bagi institusi hukum di Indonesia.

Details remain unconfirmed.

Artikel Habiburokhman: Evaluasi Kejaksaan Negeri Karo oleh pertama kali tampil pada wartawarganews.