Pada tanggal yang belum ditentukan, Amsal Christy Sitepu menghadapi tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang meminta hukuman penjara selama 2 tahun dan denda sebesar 50 juta rupiah. Selain itu, Jaksa juga menuntut agar Amsal membayar uang pengganti sebesar 202 juta rupiah. Jika denda tersebut tidak dibayar, Amsal terancam pidana kurungan selama 3 bulan. Namun, dalam sidang yang digelar oleh Pengadilan Negeri Medan, Amsal divonis bebas oleh Majelis Hakim.
Ketua Majelis Hakim menyatakan, “Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan penuntut umum serta memulihkan hak, kedudukan, harkat, dan martabatnya.” Keputusan ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak menemukan cukup bukti untuk mendukung tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
Sementara itu, di tempat lain, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Negeri Mimika mengalami gangguan berkepanjangan. Gangguan ini telah mengganggu akses publik terhadap informasi mengenai proses peradilan, yang seharusnya menjadi salah satu fungsi utama SIPP sebagai instrumen keterbukaan informasi publik.
Ahmad Matdoan, S.H., seorang pengamat hukum, menilai bahwa Pengadilan Negeri Mimika menunjukkan kinerja yang buruk dalam pengelolaan layanan informasi berbasis digital. Ia menyatakan, “Ini bukan sekadar error teknis. Ini bentuk kelalaian serius.” Menurutnya, ketidakmampuan SIPP untuk diakses dan kurangnya pemberitahuan resmi dari pihak pengadilan mencerminkan lemahnya standar pelayanan publik.
What observers say
Ahmad Matdoan juga menambahkan, “Ketika SIPP tidak bisa diakses dan dibiarkan berlarut tanpa informasi, itu sama saja menutup akses publik terhadap proses peradilan.” Hal ini menunjukkan pentingnya transparansi dalam sistem peradilan, di mana akses informasi menjadi fondasi kepercayaan publik.
SIPP merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam mendorong transparansi peradilan modern. Namun, hingga kini, Pengadilan Negeri Mimika belum memberikan klarifikasi resmi terkait gangguan SIPP yang terjadi. Publik pun berhak mempertanyakan komitmen pengadilan terhadap keadilan yang transparan.
Details remain unconfirmed mengenai kapan tepatnya SIPP di PN Mimika akan diperbaiki dan apakah ada pembiaran yang disengaja terkait gangguan tersebut. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat mengenai akses informasi yang seharusnya mereka terima dari lembaga peradilan.
