“Kenapa harus kami yang jadi korban?” tanya Julius, seorang tenaga PPPK yang terancam kehilangan pekerjaannya. Pemberhentian ini menjadi isu hangat di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Barat, di mana sekitar 9.000 PPPK di NTT dan 2.000 di Sulawesi Barat berisiko dipecat pada tahun 2027.
Pemberhentian ini disebabkan oleh pemangkasan anggaran daerah sebesar Rp540 miliar, yang mengharuskan pemerintah daerah mematuhi aturan maksimal belanja pegawai 30% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat sebesar Rp50,59 triliun turut memperburuk situasi ini.
Maria, seorang PPPK lainnya, mengungkapkan, “Sepertinya nama saya termasuk dalam (daftar yang diberhentikan).” Hal ini menunjukkan betapa cemasnya para tenaga PPPK yang merasa tidak aman dalam pekerjaan mereka.
Perwakilan PPPK menyatakan, “Kami bukan lagi tenaga honorer, tetapi tetap dipecat dengan alasan efisiensi.” Ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dan transparansi dalam proses pemberhentian tersebut.
Pemberhentian ribuan PPPK ini diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap kualitas pelayanan dasar publik. Dengan berkurangnya jumlah tenaga kerja, masyarakat mungkin akan merasakan penurunan dalam pelayanan yang seharusnya mereka terima.
Selain itu, langkah ini juga dapat meningkatkan angka pengangguran di daerah, yang sudah menghadapi tantangan ekonomi. Pemerintah daerah kini kesulitan menutup defisit anggaran akibat pemangkasan TKD, yang semakin memperburuk keadaan.
“Program MBG, menurut saya yang diuntungkan di sini,” ungkap Tommy Turangan SH, menyoroti potensi keuntungan bagi pihak tertentu dalam situasi ini.
Pemberhentian PPPK memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi yang luar biasa, dan banyak pihak berharap agar pemerintah dapat menemukan solusi yang lebih baik untuk mengatasi masalah anggaran tanpa harus mengorbankan tenaga kerja.
Details remain unconfirmed.
