“Komisi III DPR menyerukan agar Majelis Hakim dalam perkara Saudara Amsal Christy Sitepu untuk mempertimbangkan putusan bebas atau setidak-tidaknya ringan berdasarkan fakta persidangan,” ujar Habiburokhman, anggota Komisi III DPR, dalam sidang yang berlangsung di Kabupaten Karo, Sumatra Utara. Pernyataan ini mencerminkan harapan dari pihak legislatif terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan Amsal.
Amsal Christy Sitepu, yang merupakan terdakwa dalam kasus ini, dituntut dengan hukuman dua tahun penjara dan denda sebesar Rp50 juta subsider kurungan. Jaksa Penuntut Umum mendakwa Amsal terkait dugaan mark up anggaran dalam proyek pembuatan video profil desa yang melibatkan 20 desa di empat kecamatan. Nilai kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp202 juta, yang berasal dari penghitungan biaya pembuatan video profil desa.
Proposal pembuatan video profil desa ini disetujui oleh 20 desa, dengan biaya yang ditetapkan sebesar Rp30 juta per desa, sementara biaya seharusnya hanya Rp24,1 juta. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran proyek pemerintah.
Dalam sidang yang sama, Amsal mengklaim tidak memiliki niat jahat dalam kasus ini. Ia juga mengajukan penangguhan penahanan dengan dukungan dari Komisi III DPR. Sementara itu, Iman Santosa, seorang anggota DPR, mengimbau pelaku ekraf untuk tidak takut mengambil proyek dari pemerintah, dengan harapan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
“Permasalahan korupsi itu bukan soal nominal, tetapi tujuan dan kesengajaan untuk menimbulkan kerugian negara,” kata Prof. Go Lisanawati, yang turut memberikan pandangannya mengenai kasus ini. Ia menekankan pentingnya memahami konteks dan niat di balik tindakan yang dianggap korup.
Kasus ini menjadi sorotan publik dan menuai beragam tanggapan. Masyarakat berharap agar proses hukum berjalan transparan dan adil, serta dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi lainnya. Selain itu, Kementerian Ekonomi Kreatif juga menyiapkan standar biaya jasa kreatif untuk mencegah penyimpangan di masa mendatang.
Dengan kanal pengaduan yang dibuka untuk pelaku ekraf di sektor kreatif, diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas dalam proyek-proyek pemerintah. Kasus Amsal Sitepu menjadi pelajaran penting bagi semua pihak untuk lebih berhati-hati dalam pengelolaan anggaran dan proyek pemerintah.
