Sebelum kejadian ini, masyarakat Kalisari, Jakarta Timur, memiliki harapan tinggi terhadap sistem pengaduan yang dikelola melalui aplikasi JAKI. Mereka percaya bahwa aduan yang disampaikan akan ditindaklanjuti dengan serius oleh pihak berwenang. Namun, harapan tersebut mulai pudar ketika dugaan manipulasi penyelesaian aduan muncul ke permukaan.
Pada tanggal 6 April 2026, Lurah Kalisari, Nurhasanah, dipanggil oleh Inspektorat DKI Jakarta untuk memberikan penjelasan terkait dugaan penggunaan foto AI dalam proses validasi aduan. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengakui adanya kekeliruan dalam proses tersebut, yang menciptakan ketidakpuasan di kalangan warga.
Salah satu warga, Sein, melaporkan dugaan manipulasi penyelesaian aduan parkir di Jalan Damai, yang menunjukkan bahwa tidak semua aduan ditangani dengan baik. Dalam periode Januari hingga Maret 2026, tercatat 62.571 aduan masyarakat melalui berbagai kanal, termasuk JAKI, dengan rata-rata 20.857 aduan setiap bulan.
Menanggapi situasi ini, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Jakarta berkoordinasi dengan Biro Pemerintahan untuk memverifikasi tindak lanjut aduan. Pemprov Jakarta berjanji akan memperbaiki sistem pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
Pramono Anung menegaskan bahwa pihak yang terbukti memanipulasi tindak lanjut pelaporan akan dijatuhi sanksi. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga integritas sistem pengaduan. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Jakarta juga memberikan teguran tertulis kepada Kelurahan Kalisari sebagai bentuk tanggung jawab.
Budi Awaluddin, seorang pejabat pemerintah, menyatakan, “Kami sangat menyesalkan kejadian ini karena mencoreng nama baik dan kinerja para petugas di lapangan.” Pernyataan ini mencerminkan keprihatinan pemerintah terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh manipulasi aduan.
Sein, yang merasa tidak puas dengan penanganan aduannya, mengungkapkan, “Saya warga kesekian yang membuat laporan via Jaki. Selama ini tidak kunjung ada penyelesaian.” Ini menunjukkan bahwa banyak warga merasa diabaikan dalam proses pengaduan mereka.
Dengan adanya kejadian ini, penting bagi pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah perbaikan dan memastikan bahwa sistem pengaduan dapat berfungsi dengan baik. Masyarakat berharap agar kepercayaan terhadap sistem JAKI dapat dipulihkan melalui tindakan nyata dari pemerintah.
Details remain unconfirmed.
