Pada 9 April 2026, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Jakarta. Dalam pernyataannya, Gibran menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya agar harga BBM tetap terjangkau bagi masyarakat kecil.
Gibran menyampaikan apresiasi atas usulan untuk menaikkan harga BBM, namun menekankan bahwa langkah tersebut tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. “Hal tersebut tidak sejalan dengan arahan Bapak Presiden Prabowo yang secara jelas dan tegas telah memerintahkan jajarannya untuk menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi agar tetap terjangkau oleh masyarakat kecil,” ujar Gibran.
Pemerintah bertekad untuk melakukan efisiensi dan refocusing anggaran guna melindungi masyarakat lapisan bawah dari efek berantai yang mungkin ditimbulkan oleh kenaikan harga BBM. Gibran menambahkan bahwa langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
Selain itu, Gibran juga mendorong pelibatan hakim ad-hoc dari kalangan profesional dalam proses persidangan kasus penyiraman terhadap aktivis Andrie Yunus. Ia menekankan bahwa proses peradilan harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. “Oleh sebab itu, pelibatan langsung kalangan profesional dengan rekam jejak dan integritas yang kuat sebagai hakim ad-hoc di pengadilan penyiraman air keras terhadap Saudara Andrie Yunus menjadi sangat penting, untuk menjaga kepercayaan publik dan marwah hukum,” jelasnya.
Gibran menegaskan pentingnya keadilan yang diyakini oleh masyarakat, dengan menyatakan, “Kita ingin keadilan tidak hanya ditegakkan tapi juga diyakini oleh masyarakat.” Pernyataan ini menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan.
Reaksi terhadap pernyataan Gibran menunjukkan dukungan yang luas terhadap upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat sektor ekonomi kreatif. Namun, detail lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan ini masih perlu dikonfirmasi.
