Pada tanggal 19 Februari 2026, di Jakarta, BPJS Ketenagakerjaan mengumumkan kepemimpinan baru untuk periode 2026–2031. Keputusan ini ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 18/P Tahun 2026. Dalam kepemimpinan baru ini, Dedi Hardianto ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas, sementara Saiful Hidayat ditetapkan sebagai Direktur Utama.
Dengan kepemimpinan baru ini, BPJS Ketenagakerjaan memiliki target ambisius untuk melindungi 63,3 juta pekerja pada tahun 2026. Hingga akhir Februari 2026, BPJS Ketenagakerjaan telah berhasil melindungi 47,26 juta pekerja, yang terdiri dari 26,65 juta pekerja formal dan 13,86 juta pekerja informal.
Saiful Hidayat, dalam pernyataannya, menekankan pentingnya memastikan bahwa pekerja informal dan pekerja migran juga mendapatkan perlindungan. “Kami ingin memastikan coverage pada pekerja informal atau pekerja bukan penerima upah, dan pekerja migran dapat tercakup, karena saat ini masih banyak yang bisa ditingkatkan,” ujarnya. Pernyataan ini menunjukkan komitmen BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas jangkauan perlindungan sosial.
Sejak awal tahun 2026, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat kepada lebih dari 1,2 juta peserta, dengan total nilai mencapai Rp12,2 triliun. Ini mencakup berbagai manfaat yang diberikan kepada pekerja yang terdaftar dalam program jaminan sosial. Selain itu, terdapat 42 ribu anak peserta yang menerima beasiswa dengan total nilai mencapai 169 miliar rupiah.
Dalam upaya untuk meningkatkan layanan, Saiful Hidayat juga menyatakan bahwa kolaborasi dengan berbagai pihak akan dilakukan. “Kolaborasi ini sejalan dengan strategi 3C BPJS Ketenagakerjaan, yaitu memperluas Coverage, memperkuat Care, dan meningkatkan Credibility layanan jaminan sosial ketenagakerjaan,” tambahnya. Strategi ini diharapkan dapat memperkuat posisi BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja.
BPJS Ketenagakerjaan juga berkomitmen untuk membuka simpul-simpul baru agar layanan dan literasi jaminan sosial bisa langsung dirasakan masyarakat di tingkat paling bawah. “Melalui pendekatan ini, kami membuka simpul-simpul baru agar layanan dan literasi jaminan sosial bisa langsung dirasakan masyarakat di tingkat paling bawah,” kata Erfan Kurniawan, menyoroti pentingnya aksesibilitas layanan bagi masyarakat.
Saat ini, BPJS Ketenagakerjaan berada pada titik penting dalam sejarahnya, dengan kepemimpinan baru dan target yang jelas untuk perlindungan pekerja. Hal ini menjadi sangat relevan mengingat tantangan yang dihadapi oleh pekerja di Indonesia, terutama dalam konteks pekerja informal yang sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai.
Dengan langkah-langkah yang diambil oleh BPJS Ketenagakerjaan, diharapkan perlindungan pekerja akan semakin meningkat dan dapat menjangkau lebih banyak individu di seluruh Indonesia. Perlindungan pekerja harus hadir secara nyata ketika mereka membutuhkan, dan BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk mewujudkan hal tersebut.
